Kepala Balai KSDA Maluku Danny H. Pattipeilohy, S.Pi., M.Si melalui rilis yang diterima media ini memberikan apresiasi dan berterima kasih kepada seluruh petugas yang telah terlibat dalam kegiatan operasi ini, khusus anggota dari Ditreskrimsus Polda Maluku dan Polres Kepulauan Aru.
Dia menerangkan, untuk memerangi kejahatan tentunya dibutuhkan kerja sama dan kolaborasi yang kuat antar stakeholder dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran TSL illegal.
"Sesuai lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.20/MENLHK/SEfJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi bahwa burung Kakatua Koki (cacatua galerita), Kakatua Raja (Probosciger aterrimuSJ, Nuri Bayan (Edectus roratuS') dan Nuri Aru ( Glalcopsitta scintillata) merupakan salah satu burung yang dilindungi dan merupakan satwa Endemik Kepulauan Maluku dan penyebaran alaminya hanya berada di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku," terangnya.
Dijelaskan, terhadap barang bukti berupa 91 (sembilan puluh satu) ekor satwa liar tersebut, kini telah diamankan di kandang Stasiun Konservasi Satwa Dobo untuk menjalani masa rehabilitasi atau dikarantina pemeriksaan kesehatan satwanya.
Dimana proses karantina, rehabilitasi dan pemeriksaan kesehatan harus dilakukan karena dari hasil pengamatan petugas terdapat beberapa ekor burung kondisinya sakit atau stress yang mungkin diakibatkan terjadi pada saat penangkapan di alam dan proses pengangkutan.
Sedangkan untuk tindak lanjut penanganan kasus perdagangan dan pengangkutan satwa akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan penyidik dari Ditreskrimsus Polda Maluku dan Polres Kepulauan Aru untuk membongkar jaringan dan sindikat peredaran satwa yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Kepulauan Aru.
"Tentunya tidak berhenti sampai di sini, kami akan berkoordinasi untuk mengungkap jaringan dari praktik perdagangan satwa Endemik yang dilindungi ini, sehingga mata rantai praktik melanggar hukum bisa dihentikan," tegasnya.
