Jadi Korban Perampasan Tanah, Emak-Emak Demo di Depan Istana

Tinggal buka saja warkah BPN, bagaimana riwayat tanah, asal jual beli tanahnya. Ini kewenangan eksekutif bukan yudikatif. Bisa selesai dengan cepat karena ada kewenangan yang diatur oleh Permen ATR/BPN tahun 2016 no 11, BPN bisa membatalkan sertifikat jika terdapat cacat administrasi dalam penerbitannya. Tapi jarang dilakukan, " ujar Budi KendiPresiden Jokowi pada tanggal 3 Mei 2019 memerintahkan penyelesaian konflik lahan untuk diselesaikan secepatnya namun hingga kini belum terlaksana. Chairul Achir | Jakarta