Pulau Reklamasi Tak Dibongkar, Begini Kata Puteri Betawi

putri betawi
putri betawi (Foto : )
Nasib empat pulau reklamasi yang sudah dibangun  masih belum jelas. Yang pasti, pulau ini tidak akan dibongkar. Padahal sejumlah warga menyangka  Gubernur Anies Baswedan akan membongkar pulau-pulau reklamasi yang terlanjur dibangun. Lantas, apa yang akan dilakukan pemprov DKI untuk memanfaatkan empat pulau buatan ini? Bagaimana juga dengan harapan warga jika pulau ini ternyata akan digunakan?Pemprov DKI masih mempersiapkan  peraturan daerah (perda) yang akan mengatur pemanfataan empat pulau reklamasi, yakni Pulau C, D, G, dan N. "Kami akan siapkan perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Nanti perda itu sedang disusun," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir September lalu.Menanggapi hal ini, Politisi Golkar Fitri Aprina Sari mengatakan, seharusnya pemprov DKI bisa memanfaatkan pulau reklamasi sebesar-besarnya untuk kepentingan warga DKI. Terutama buat warga di sekitar lokasi reklamasi, seperti di kawasan Penjaringan Jakarta Utara.“
Jaman Gubernur Ahok, kontribusi untuk  pemprov DKI diminta sebesar 15 %. Jadi jangan sampai kurang, kalau  bisa lebih besar dari 15 %”
ujar Puteri Betawi asal Tenabang saat berdialog dengan sejumlah warga, di Muara Angke, Penjaringan, Sabtu (6-10-2018).Menurut Fitri,  sebagian besar warga juga tidak menyangka jika pulau-pulau tersebut ternyata tidak dibongkar. Namun, jika tidak dibongkar, warga berharap proyek-proyek di pulau tersebut bisa menampung warga bekerja. “ Nah, Pak Anies harus dengar aspirasi warga, nih. Manfaatkan pulau-pulau yang ada buat kepentingan dan kesejahteraan warga. Ambil baiknya, buang jeleknya” Ujar Perempuan asli Tanah Abang.Wanita asli Tanah Abang ini menjelaskan, proyeksi reklamasi sebenarnya sudah jadi keputusan pemerintah pusat sejak Jaman Presiden Suharto. Bahkan izin telah diberikan gubernur Fauzi Bowo di akhir masa jabatannya.  Tentu proyek pulau buatan tersebut sudah melalui kajian para ahli. Namun, polemik akhirnya muncul jelang pemilihan gubernur DKI tahun 2017 lalu. Penolakan reklamasi mejadi isu dalam ajang kampanyer.Sebagian warga sekitar menolak, sebagian lagi mendukung. Setelah Gubernur berganti, proyek reklamasi 13 pulau lainnya dihentikan Anies Baswedan.Seharusnya, kata Fitri, gubernur mendukung kebijakan pemerintah pusat agar proses pembangunan yang direncanakan matang sejak lama tidak terbengkalai hanya karena ganti orang yang menjabat. “ Jangan asal beda, jika memang bermanfaat buat orang banyak seharusnya tetap diteruskan. Ambil baiknya, Buang Jeleknya ” pungkasnya laporan Farid Sholahudin