Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Ulama Gelar Pertemuan Khusus Bahas Polemik Al Zaytun

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Ulama Gelar Pertemuan Khusus
Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum dan Ulama Gelar Pertemuan Khusus (Foto : antvklik-Asep Barbara)

Antv – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, dan sejumlah ulama terkemuka mengadakan pertemuan khusus yang menarik perhatian publik, untuk membahas polemik yang sedang berkembang di Ponpes Al Zaytun, Kabupaten Indramayu.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh tokoh agama, ulama, MUI, dan perwakilan Kementerian Agama.

Rapat khusus ini berlangsung selama dua jam di Gedung Sate, Kota Bandung, dengan karakter tertutup. Meskipun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Barat enggan mengungkapkan secara rinci hasil dari pertemuan ini kepada publik.

Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menyatakan bahwa keputusan akan diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Ia juga menegaskan bahwa rapat tersebut memang secara khusus diadakan untuk membahas polemik yang tengah terjadi di Ponpes Al Zaytun.

"Saya tidak bisa menyebutkan hasil dari pembahasan tentang Al Zaytun. Nanti akan diumumkan oleh Gubernur Jawa Barat. Keputusan yang diambil dalam rapat belum tentu menjadi keputusan final," ungkap Uu.

Walaupun hasil rapat tersebut belum diungkapkan secara terperinci, pertemuan ini tetap menjadi perhatian karena melibatkan tokoh agama dan ulama yang terkemuka.

Para peserta rapat menyampaikan pendapat dan masukan terkait polemik Al Zaytun, sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Gubernur Jawa Barat.

"Pertemuan ini merupakan permintaan Gubernur Jabar untuk mendapatkan masukan dari tokoh dan ulama terkait Al Zaytun," jelas Uu.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk mengunjungi Ponpes Al Zaytun pada tanggal 21 Juni mendatang. Namun, pelaksanaan rencana tersebut menghadapi beberapa kendala karena adanya penolakan dari pihak ponpes.

Polemik yang berkembang di sekitar Al Zaytun telah menarik perhatian publik secara luas, dan keputusan yang akan diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini sangat dinantikan.

Diharapkan, keputusan tersebut akan mencerminkan penyelesaian yang adil dan bijaksana terhadap polemik yang tengah berlangsung, serta mampu menciptakan keharmonisan dan perdamaian di antara semua pihak yang terlibat.