Antv –Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Adi Kurnia Setiadi dengan tegas menolak wacana penerapan Electronic Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar di sejumlah jalan Jakarta.
"Saya secara pribadi menolak, menolak, jelas menolak," ujar Adi kepada wartawan, Rabu, 17 Januari 2023.
Menurut Adi penerapan ERP tidak masuk akal karena dengan APBD DKI Jakarta pada tahun 2023 sebesar Rp83,7 triliun seharusnya masyarakat tidak diminta bayar saat melintasi sebuah jalan.
Anggota Fraksi Partai Gerindra itu menyarankan mestinya program-program yang memiliki pungutan biaya digratiskan atau diberi subsidi sehingga tidak memberatkan warga.
"Dengan APBD mau Rp100 triliun--itu kan duit rakyat--seharusnya yang tadinya berbayar digratiskan, bukan yang tadinya tidak berbayar malah suruh berbayar. Itulah aturan atau negara hadir," ucap dia.
Seperti diberitakan Viva.co.id, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui bakal menerapkan sistem ERP di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota. Dinas Perhubungan DKI Jakarta membuat usulan tarif bagi pengendara disesuaikan dengan tata ruang dan panjang jalan dengan harga tertinggi Rp19.000.
“Dari hasil kajian beberapa ruas jalan yang nanti akan [kita terapkan] karena kita pahami bahwa satu ruas jalan panjangnya kemudian [berbeda] sehingga penetapan tarifnya tidak sama berdasarkan disesuaikan dengan tata ruang sekitarnya,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo, Selasa.
