"Adanya penghargaan KLA, menjadi tolak ukur keberhasilan Kabupaten Jombang dalam melindungi anak-anak. Pada sisi lain, fakta yang kami temui di lapangan bahwa dalam kurun Januari sampai November 2022 tercatat sebanyak 31 anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual," jelasnya.
Angka ini mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun sebelumnya yaitu 29 kasus. Dalam hal ini yang dimaksud anak adalah sebagaimana dalam undang–undang nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
"Dari kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak menimbulkan dampak yang beragam. Diantara dampak yang ada adalah trauma sampai pada adanya percobaan bunuh diri, menjadi anak yang permisif bahkan agresif, Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), terputusnya akses pendidikan, penyakit menular seks, sampai pada perkawinan anak," tambahnya.
Hal itu didasarkan pada data di Pengadilan Agama Jombang mencatat bahwa terdapat 358 anak di Kabupaten Jombang yang mendapat dispensasi nikah.
Menurut Ana, mengingat begitu banyak dampak yang dialami oleh korban maka perlu adanya regulasi yang mampu mengakomodir kebutuhan korban kekerasan.
Keberadaan Perda Jombang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan perlu mendapat telaah kritis untuk dapat dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini.
Terlebih pasca disahkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
