Antv – Cendekiawan Frans Magnis Suseno mengingatkan, ada tiga ancaman besar bagi bangsa Indonesia. Ketiganya yakni radikalisme agama, perpecahan secara vertikal, dan korupsi oligarki politik.
Seperti dikutip dari rri.co.id, hal itu dikatakan Romo Magnis Suseno di webinar bertema "Mengkontekstualisasi Pahlawan dan Kepahlawanan di Era Indonesia dan Kontemporer".
Dalam webinar itu, Romo Magnis Suseno menjelaskan, radikalisme agama tidak lain adalah pengambilalihan agama oleh kepicikan dan kerakusan manusia.
"Radikalisme memalsukan agama menjadi alat kekuasaan mereka, yang tidak sependapat dikafirkan," katanya, Kamis (10/11/2022).
Bahkan, lanjutnya, orang berpaham radikal itu tidak hanya mengkafirkan pemeluk agama lain, tapi juga pemeluk agama mereka sendiri.
"Mereka menggantikan kata kita dengan kami, mereka memecahkan persatuan bangsa," ujarnya.
Ancaman yang lebih berbahaya menurutnya adalah perpecahan vertikal, yang terjadi apabila orang kecil dilupakan.
"Kita dalam masalah besar kalau orang kecil mendapat kesan Indonesia milik yang di atas, sedangkan kami diabaikan," ucapnya.
Hal itu terjadi, menurutnya karena orang kecil terabaikan akan mudah terpengaruh oleh janji-janji manis orang-orang tidak bertanggung jawab.
"Kita jangan heran kalau mereka akan mencari dasar negara lain selain Pancasila," katanya mengingatkan.
Ancaman ketiga adalah pembusukan demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia katanya hingga kini masih ada.
Masalahnya, saat ini demokrasi Indonesia kini mulai terancam.
Buktinya, menurutnya, hanya orang-orang kaya atau yang disponsori orang kaya yang menjadi anggota DPR.
"Itu yang disebut oligarki," ujarnya.
Romo Magnis Suseno melanjutkan, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah masyarakat Indonesia merasa terwakili oleh DPR.
"Sementara DPR kita kalau mengesahkan undang-undang cepat-cepat, dengan menghindari debat publik," ucapnya menyesalkan.
Untuk mengatasi ketiga ancaman tersebut, ditekankannya, butuh komitmen pahlawan era masa kini. Komitmen pahlawan tersebut menurutnya ada lima.
Yakni komitmen pada keadilan seluruh rakyat Indonesia, tanpa toleransi terhadap korupsi, tanpa toleransi terhadap intoleransi, berhenti merusak lingkungan.
"Kemudian kelima menjelang tahun 2024 menuntut sikap para Capres, kebijakan apa yang akan diambil terhadap permasalahan-permasalahan bangsa," tandasnya.
