Antv – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Dirjen Polpum) Kemendagri Bahtiar resmi ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel sampai pada pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2024 mendatang.
Lantas, siapakah Bahtiar?
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Ersento M. Sitorus pernah terang-terangan menilai birokrat kelahiran Bone, Sulsel, memiliki kemampaun yang komplit.
Dia juga yakin, Bahtiar yang pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri punya kemampuan membangun komunikasi yang baik dengan jajaran internal pemerintahan daerah maupun pemerintah pusat.
"Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, salah satunya pejabat tinggi madya di internal Kemendagri ada Pak Bahtiar," ujar Fernando.
Alasan Fernando bahwa Bahtiar bakal mampu menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah Ibu Kota, tidaklah mengada-ada.
Pasalnya, jabatan Direktur Ormas yang pernah diduduki membuat Bahtiar matang dalam berkomunikasi dengan beragam elemen masyarakat.
Saat masih menjabat sebagai Kasubdit Ormas Ditjen Polpum Kemendagri, hampir setiap hari ruang kerjanya terbuka, tamu dari kalangan ormas datang silih berganti, berdiskusi, bertukar pikiran, menyerap aspirasi, sekaligus menyampaikan arahan.
Pria kelahiran 16 Januari 1973 itu sudah terlibat aktif dalam perumusan peraturan perundangan-undangan terkait kepemiluan sejak dipercaya sebagai Kabag Perundang-Undangan Ditjen Polpum Kemendagri.
Berlanjut hingga saat menjadi Direktur Politik Dalam Negeri, Bahtiar terlibat aktif merumuskan berbagai regulasi yang terkait pilkada dan pemilu 2019.
Pokoknya regulasi apa saja yang terkait hajatan demokrasi lima tahunan, termasuk penyusunan peraturan perundang-undangan untuk Pemilu 2024.
Dengan pengalaman yang matang dalam masalah kepemiluan, Bahtiar pernah diberi amanah menjadi Pj Gubernur Kepulauan Riau.
Diketahui, sidang yang diselenggarakan untuk menilai dan menentukan siapa yang akan menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) telah selesai dilaksanakan pada Kamis (31/8/2023) petang.
Dalam sidang ini, diputuskan bahwa Bahtiar, yang merupakan Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) di Kementerian Dalam Negeri, akan menjadi Penjabat Gubernur Sulsel sampai pelaksanaan Pemilihan Gubernur 2024.
Sidang ini dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Sidang TPA baru selesai digelar. Pak Bachtiar yang terpilih untuk ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulsel,” kata seorang sumber.
Sebelumnya, ada tiga nama yang diajukan untuk dibahas di Sidang TPA penunjukan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan yang diadakan di Jakarta pada jam 3 sore tadi.
Ketiga nama tersebut adalah: Restuardy Daud, yang merupakan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah di Kemendagri; Bahtiar, yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kemendagri; serta La Ode Ahmad Pidana Bolombo, yang merupakan Staf Ahli Menteri di bidang Ekonomi dan Pembangunan.
Berikut Biodatanya:
Riwayatnya Pendidikan:
S1 Universitas Hasanuddin (1992);
D3 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri/IPDN (1995);
S1 Institut Ilmu Pemerintahan/IPDN (2000);
S2 Universitas Padjadjaran (2008);
S3 Universitas Padjadjaran (2013).
Jabatan:
- Kasubdit Ormas, Ditjen Kesbangpol (2010);
- Kabag Perundang-Undangan, Setditjen Polpum (2015);
- Plt. Direktur Politik Dalam Negeri, Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
- Direktur Politik Dalam Negeri Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (2016);
- Kepala Pusat Penerangan Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (2018);
- Plt. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2019);
- Pjs. Gubernur Kepulauan Riau (2020);
- Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (2020).
Organisasi:
- Ketua Umum Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MI PI) Periode (2021-2026);
- Departemen Pembinaan Jiwa Korps dan Wawasan Kebangsaan DPN Korpri Nasional Masa Bakti (2022-2027).
Kiprah
- Tim Penyusun Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (2011-2013);
- Tim Penyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (2015);
- Tim Penyusun Undang -Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (2017);
- Sekretaris/Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Calon Anggota Bawaslu Masa Jabatan 2022-2027 (2021);
- Tim Penyusun Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Hari Penegakan Kedaulatan Negara (2022);
- Tim Penyusun Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (2020-2022).
Penghargaan:
- Gelar Dato Wira Djaya dari Tri Buana Huzrin Hood Sultan Negeri Bentan Darul Masyhur (2020)
