Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Hadiri Kegiatan Jambore Kewaspadaan Dini di Kota Medan

Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Hadiri Jambore Kewaspadaan Dini
Dirjen Politik dan PUM Kemendagri Hadiri Jambore Kewaspadaan Dini (Foto : Dirjen Politik PUM Kemendagri)

Jadi ukuran kinerja bukan hanya baik, benar, dan bagus tetapi juga kecepatan menjadi sangat penting.

Kecepatan data dan informasi penting, kecepatan dan akuratan itu hanya bisa dilakukan dengan menggunakan kecepatan teknologi. 

“Kalau memang aplikasi Sistem Informasi Deteksi Dini (SIDINI) yang diiniasiasi oleh Pemda Kota Medan ini bagus, maka saya ajak kawan-kawan Kebangpol di Sumatera Utara  hadir disini untuk melihat langsung dan  diskusi mendalam sehingga aplikasi ini bisa diduplikasi ke seluruh Kabupaten/Kota seluruh Sumatera Utara yang berfungsi untuk melaporkan situasi kondisi yang ada di wilayah tersebut secara cepat dan mudah diakses. Kemudian kalau memang bagus kita jadikan contoh saja, kita duplikasi kita angkat jadi model bagi seluruh pemda /bakesbangpol di seluruh Indonesia,” kutip Bahtiar. 

“Ini akan bisa dikembangkan lagi menjadi model untuk tata kelola bagaimana mengelola forum-forum kewaspadaan dini bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Oleh karenanya kami tidak ada keraguan atas nama Kemendagri mengapresiasi setiap hal positif yang dilaksanakan pemda. Apalagi hal ini sejalan dengan arah kebijakan priorita pemerintah membangun satu data Indonesia melalui Sistem.Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).,” tegas Bahtiar.

Dalam keterangannya, Bahtiar menyampaikan bahwa ke depan pemerintah akan menjalani sebuah proses konstitusi dan sosialisasi sukses pemilihan kepemimpinan nasional baik di pusat maupun di daerah.

Selaku Dirjen Politik dan PUM Kemendagri, Bahtiar menyatakan seluruh perangkat pendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024, sudah dipersiapkan.

“Jadi prinsipnya pemilu sudah siap, peraturannya sudah siap, penyelenggara sudah siap, peserta pemilu sudah siap,  uangnya sudah siap, anggaran sudah siap, sekarang tinggal kita bagaimana menggerakan partisipasi masyarakat dan mengelola ini menjadi sesuatu tata kelola pemilu yang baik,” imbuh Bahtiar.