Semakin besarnya tuntutan kondisi terkait kualitas, kuantitas dan percepatan dalam rangka proses tahapan penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut maka Komandan Pushidrosal selaku Ketua Pelaksana Tim Nasional pengelolaan penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut merumuskan sebuah aplikasi sistim informasi E-Pipakabel guna memudahkan proses monitoring sebagai bentuk transparansi dalam tahapan pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan pendirian dan/atau penempatan bangunan dan instalasi di laut.
E-Pipakabel merupakan penjabaran dan implementasi dari Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 42 tahun 2022.
“Dengan diresmikan dan diluncurkannya aplikasi e-pipakabel akan memudahkan proses monitoring sebagai bentuk transparansi dalam tahapan pelaksanaan mekanisme penyelenggaraan pendirian instalasi di laut, dan diharapkan semua kementerian/ lembaga dan stake holder terkait bisa bekerja sama sehingga proses tahapan dapat lebih cepat, optimal dan efektif sehingga membawa manfaat yang lebih besar untuk kepentingan bangsa dan negara,” ungkap keterangana dari Pushidrosal TNI AL.
Menkomarves dalam sambutannya saat peresmian antara lain menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara kegiatan yang merupakan salah satu milestone dalam kebijakan penataan alur pipa dan/atau kabel bawah laut, Peluncuran Aplikasi Elektronik pipa dan kabel laut sebagai salah satu langkah maju dalam upaya penataan dan pemanfaatan ruang laut Indonesia.
“E-Pipa Kabel Laut membantu mekanisme penyelenggraan pipa kabel bawah laut yang terintegratif, efektif dan efisien, serta transparan. Dengan diresmikan dan diluncurkannya aplikasi e-pipakabel ini akan memudahkan mekanisme penggelaran pipa dan/atau kabel bawah laut,” ungkap Luhut melalui keterangan dari Pushidrosal TNI AL.
Pada Tahun 2023 ini adalah tahapan penertiban, memberikan kepastian hukum dan memperkuat iklim investasi kondusif dengan monitoring dan pengendalian yang dimaksudkan agar instalasi atau bangunan yang tergelar tetap aman sehingga berfungsi secara optimal.
Sebagai tindak lanjutnya, perlu dipersiapkan Monitoring, Maintenance dan emergency Response yang di dukung BUMN Indonesia untuk kehandalan transmisi dalam transformasi digital pemerintahan Presiden Joko Widodo
