Antv –Wacana Ketua MPR Bambang Soesatyo mengenai usulan pemilu 2024 ditunda atau dipertimbangkan lagi mendapat kritikan dari PKS. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyoroti pernyataan Bambang Soesatyo tersebut.
Mardani mengatakan, saat ini semua pihak baik itu penyelenggara pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Partai Politik dan berbagai pihak lainnya tengah mempersiapkan adanya pemilu sebagaimana perintah Undang-undang.
Maka dari itu Mardani menyebut pernyataan Bamsoet sebagai sebuah pernyataan yang tidak bijak.
"Semua pihak sudah bersiap diri menghadapi Pemilu 2024. KPU dan Bawaslu pun sudah bekerja. Pernyaataan ini tidak bijak," kata Mardani dalam akun twitternya @MardaniAliSera yang dikutip Jumat 9 Desember 2022.
Seperti ditulis VIVA.co.id, Mardani menilai, Pemilu 2024 adalah hak rakyat untuk menentukan pilihan siapa yang akan menjadi pemimpinnya lima tahun yang akan datang.
"Pemilu 2024 merupakan tugas konstitusional dan hak rakyat untuk mendapatkanny," ujar Mardani.
Sebelumnya diberitakan, Angka kepuasan publik pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin mencapai 73,2% berdasarkan temuan survei terbaru Poltracking Indonesia.
Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, capaian kinerja yang berhasil direalisasikan oleh Jokowi-Ma’ruf menjadi faktor penting tingginya kepuasan masyarakat. Bamsoet menduga tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi ini berkaitan dengan tingkat adanya keinginan masyarakat untuk dipimpin Jokowi lebih lama lagi.
Dia mengatakan bisa saja masyarakat masih ingin kepemimpinan Jokowi ini terus dilanjutkan.
"Bagi saya pentingnya itu adalah bukan puas atau tidak puasnya publik, tapi apakah ini berkorelasi dengan keinginan publik untuk terus Presiden Jokowi ini memimpin kita semua," ujar Bamsoet, menanggapi survei Poltracking ini.
Politisi Partai Golkar ini juga mengatakan bahwa dalam waktu dekat Indonesia akan menghadapi Pemilu serentak. Tentunya suhu politik akan kembali meningkat dan memengaruhi berbagai bidang termasuk ekonomi.
Oleh karena itu, Bamsoet menyarankan agar penyelenggaraan pemilu dapat dihitung kembali. Karena banyak dampak yang mesti dipikirkan dari adanya pemilu itu.
"Tentu kita juga mesti menghitung kembali, karena kita tahu penyelenggaraan pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan pemilu," ujarnya
