Antv –Ketua Umum DPP Jaringan Indonesia Bersatu Muhamad Kadafi telah menunjuk Gimin S.H. untuk duduk sebagai Ketua bantuan hukum Jaringan Indonesia Bersatu (JIB). Menurt Gimin pembentukan badan bantuan hukum sudah ada sejak berdirinya organisasi tersebut.
“Pada dasarnya memang terbentuk saat berdirinya jaringan Indonesia bersatu. Cuma memang saat pembentukan JIB untuk bagian hukumnya belum ada personel yang cukup saat itu,” ungkap Gimin melalui keterangannya di Jakarta, Senin (7/11/2022).
Ia mengaku saat ini jalannya bantuan hukum sudah mulai normal karena jumlah personel yang cukup memadahi.
“Mulai aktif terima klien sudah sejak beberapa Minggu yang lalu. Tapi sebenarnya sebelumnya sudah ada perkara - perkara yang masuk,” ucapnya.
“Alhamdulillah sudah ada beberapa anggota yang masuk untuk duduk dalam bantuan hukumnya,” tambahnya.
Untuk bisa mendapatkan bantuan hukum tidak perlu membutuhkan persyaratan khusus.
“Kami ini memang untuk setiap masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Syarat pertama adalah masyarakat harus ke kantor dulu. Kedua masyarakat yang datang benar benar membutuhkan bantuan hukum itu bukan orang orang yang asal ngaku – ngaku. Saya kita begini, misalnya datang ngaku sebagai klien ternyata dia bukan klien yang sebenarnya. Bukan prinsipal yang sebenarnya. Intinya itu harus orang yang berperkara,” ujarnya.
Pendampingan hukum juga melihat dari kondisi masyarakatnya.
“Konsultasi dan pendampingan kami siap. Tergantung dari kondisi masyarakatnya,” lanjutnya.
Tim bantuan hukum terdiri dari 6 orang, diantaranya dikomandoi oleh Muhamad Kadafi S.H. M.H, Gimin S.H, Adrianto S.H dan Teddy Wijaya S.H.
Semua klien akan didampingi meskipun itu berasal dari keluarga miskin yang membutuhkan bantuan hukum.
“Tadi ada yang datang dari keluarga miskin. Minta bantuan ya sudah kami bantu . Jadi memang ada kami siap . Kami bantu,” ujarnya.
Meski demikian, mereka juga melayani klien dari sejumlah perusahaan yang juga membutuhkan bantuan dan pendampingan hukum terkait permasalahan hukum yang sedang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.
Mereka mengaku juga sedang menangani sejumlah kasus baik pidana maupun perdata, bahkan beberapa sudah akan didaftarkan untuk proses lebih lanjut.
