yang menyebabkan terbukanya wilayah udara Indonesia dari siaran-siaran luar melalui satelit. Menurutnya, siaran melalui satelit ini ada kemungkinan konten yang masuk dan diterima masyarakat kita tidak sesuai dengan norma dan memungkinkan mengandung paham radikal.
BNPT Nilai Medsos Perlu Dikontrol
Dalam kesempatan ini, Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar menyoroti minimnya pengawasan terhadap media sosial. Pasalnya, kata dia, penyebaran paham-paham radikalisme atau ekstrimisme banyak melalui online.“Bentuk barunya terorisme sekarang individual lonely wolf terrorism . Jaringan terorisnya online. Makanya kadang pelakunya individu. Tapi yang individu ini tetap dibantu jaringan. Yang pelaku murni tunggal juga ada,” ungkap Boy.Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bapenas, Suharso Monoarfa menegaskan komitmennya untuk ikut berperan dalam meningkatkan kualitas program siaran televisi serta mengubah pola konsumsi masyarakat.“Sebagai bentuk peran aktif kami, Unesa akan turut serta dalam penguatan literasi masyarakat serta menjaga konsistensi riset ini agar hasil dari riset ini mampu menjadi perspektif baru bagi masyarakat dalam memilih tayangan televisi,” pungkas Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bapenas, Suharso Monoarfa.Acara webinar KPI “Ekspos Riset Indeks Kualitas Program Siaran Televisi 2020, di Jakarta, dihadiri Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bapenas, Suharso Monoarfa, Ketua KPI Pusat Agung Suprio, Komisioner KPI Pusat Mohamad Reza dan Nuning Rodiyah Hardly Stefano Fenelon Pariela, Ketua Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Syafril Nasution, dan Anggota Asosiasi Telivisi Nasional Indonesia) ATVNI Deddy Risnanto. Fajar Kurniawan | Jakarta
Baca Juga :
