Agar Adil, YLKI Mendesak Pemerintah untuk Menggratiskan Vaksin Covid-19

Pemerintah mengatakan bahwa vaksiniasi vaksin Covid-19 akan segera dilakukan dalam waktu dekat ini. Pemerintah sudah memiliki daftar siapa-siapa yang akan mendapat vaksin terlebih dahulu yaitu mereka-mereka yang masuk dalam kelompok prioritas.Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, vaksin dibutuhkan untuk pengendalian wabah covid-19.Namun menurutnya, upaya pengendalian itu akan terancam gagal jika pemerintah hanya menggratiskan vaksinasi bagi sekelompok warga saja.Merujuk pada pernyataan Menteri Kesehatan RI saat RDPU dengan KOMISI IX DPR (18/11/2020) bahwa skema vaksinasi Covid-19 hanya 32 juta orang.Ke-32 juta orang itulah yang akan ditanggung oleh pemerintah, sedangkan 75 juta orang dengan skema mandiri (out of pocket)."Jika skema ini yang akan dilakukan pemerintah maka ini skema yang tidak adil. Sebab dari sisi kebijakan, vaksinasi adalah upaya mewujudkan equity sebagai bentuk public goods. Ini harusnya dibiayai sepenuhnya oleh negara," ujar Tulus dalam keterangannya, Minggu (22/11/2020).Apalagi Covid-19 sudah dinyatakan sebagai bencana non alam. Oleh karena itu wajib hukumnya pemerintah menanggung biaya vaksinasi bagi seluruh warganya, tanpa kecuali.Hidup sehat dan kesehatan, adalah hak azazi bagi warga negara yang dijamin oleh Konstitusi, UUD 1945.Dalam hal ini adalah hidup sehat terbebas dari potensi keterpaparan virus Covid-19.Selama ini Pemerintah telah menanggung seluruh biaya perawatan pasien Covid-19 yang rata-rata mencapai Rp80 juta per kasus.Sehingga membiayai vaksin yang berkisar antara Rp25.000 per dosis (vaksin COVAX GAVI WHO. Termasuk vaksin MODERNA) hingga Rp200.000 per dosis (vaksin SINOVAC) layak untuk dilakukan."Jadi artinya secara finansial pemerintah sesungguhnya masih mempunyaai kemampuan untuk melakukan hal itu," ulasnya, seperti dikutip dari rri.co.id.YLKI sangat mengkhawatirkan, kalau cakupan imunisasi Covid-19 rendah. Maka kekebalan kelompok (herd immunity) yang tercapai dengan cakupan 70-80 persen penduduk, tidak akan terwujud.Ini artinya upaya untuk membendung wabah Covid-19 dengan instrumen vaksin diyakini akan sia-sia belaka.