Antv – Nikita Mirzani ditahan menjelang sidang kasus dugaan pencemaran nama bai terhadap Dito Mahendra. Namun, ada cerita menarik di balik masa penahanannya ini.
Sebelumnya, Nikita dikabarkan memesan pizza untuk disantap bersama tahanan lainnya di rumah tahanan.
Baru-baru ini, Nikita kembali memesan makanan untuknya dan tahanan lain. Kali ini, ia memesan nasi padang. Jumlahnya pun tak main-main, yaitu sebanyak 700 bungkus!
Hal ini disampaikan oleh sahabat dekat Nikita Mirzani, Fitri Salhuteru. Sebelumnya Fitri memang sempat menjenguk Nikita di rutan pada Senin, 31 Oktober 2022 lalu.
“Kemarin itu saya tanya, ‘Kamu mau makan apa?’. Dia bilang ‘Mau nasi padang kak, tapi aku mau semuanya yang di sini makan juga,” ungkap Fitri Salhuteru dalam sebuah program televisi pada Selasa, 1 Oktober 2022 hari ini.
Awalnya Fitri bingung dengan jumlah nasi padang yang harus ia pesan. Ketika bertanya kepada Nikita, pemeran film Comic 8 itu menjawab 700 orang.
Setelah itu, Fitri meminta stafnya untuk memesan 700 bungkus nasi padang. Stafnya tersebut sampai mengunjungi setiap restoran Padang yang ada di kota Serang untuk memenuhi pesanan Nikita Mirzani ini.
“Aku suruh staf aku keliling restoran Padang,” tutur Fitri.
“Sampai habis kota Serang untuk nasi bungkus,” ia melanjutkan.
Walaupun begitu, Fitri tidak menyebutkan nominal uang yang Nikita keluarkan demi membeli ratusan bungkus nasi padang tersebut.
Namun, Fitri mengiyakan bahwa Nikita memang selalu berbagi makanan kepada sesama tahanan di rutan setiap harinya.
Fitri kemudian membagikan kabar terkini Nikita Mirzani. Menurut penjelasannya, kondisi kesehatan aktris satu itu baik-baik saja.
Ia pun membahas bagaimana Nikita selalu melakukan kebaikan yang tak pernah terekspos di media. Oleh karena itu, menurutnya dimanapun Nikita berada semua orang akan selalu menyayanginya.
Sebagai informasi, Nikita Mirzani ditahan atas dugaan pencemaran nama baik dan melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Dilansir dari Intip Seleb, Nikita Mirzani dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) atau Pasal 36 jo Pasal 51 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
