Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas melaporkan, penerapan pilot project MPP digital nasional dilaksanakan di 21 kabupaten/kota dengan sebarannya, yaitu 11 kabupaten/kota di Jawa, 6 kabupaten/kota di Sumatra, 3 kabupaten/kota di Kalimantan, dan 1 kota di Sulawesi.
Melalui skema single sign on dalam MPP digital ini, masyarakat dapat mengakses semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun saja dan cukup sekali mengunggah dokumen persyaratan. Sistem ini menggunakan sistem pengenalan wajah (face recognition).
Ia juga menegaskan bahwa MPP digital ini bukan aplikasi baru, melainkan interoperabilitas dari sistem dan aplikasi yang ada dalam satu portal layanan, sebagaimana arahan Presiden dan Wakil Presiden.
“Kehadiran MPP digital memungkinkan masyarakat dapat menerima pelayanan secara langsung (direct services), pelayanan bergerak (mobile service), kemudian pelayanan mandiri (self services), dan aplikasi (elektronics service) atau kanal-kanal langsung dengan digital lewat HP,” kata Azwar.
Hadir pula dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintahan dan Wawasan Kebangsaan Velix Vernando Wanggai, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, dan Staf Khusus Wapres Masduki Baidlowi dan R. Gatot Prio Utomo.
