Ketiga, Wapres menekankan, K/L dan pemda perlu intens memastikan pelaksanaan percontohan MPP digital, termasuk memperluas cakupan layanan dasar yang sering diakses masyarakat. “Cermati aspirasi dan umpan balik dari uji coba MPP digital ini, dan sempurnakan dari waktu ke waktu,” tegasnya.
Keempat, dalam konteks yang lebih luas, Wapres mengungkapkan MPP digital perlu diselaraskan dengan langkah-langkah dalam mencapai target prioritas nasional, seperti peningkatan investasi, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan stunting.
“Terakhir, saya ingin menekankan pentingnya peta jalan MPP digital sebagai bagian strategis dari pembangunan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) nasional dan daerah,” ungkap Wapres.
Dalam menciptakan pelayanan publik yang terpadu melalui MPP berkualitas tersebut, Wapres senantiasa mendorong institusi birokrasi di level pusat dan daerah agar bisa mengesampingkan ego sektoral.
“Untuk itu, perlu kesadaran kolektif untuk memadukan kewenangan, menyepakati standar dan jenis pelayanan publik, serta mengubah cara kerja yang lebih terpadu lintas institusi birokrasi,” sebutnya.
Wapres juga mengapresiasi dan berterima kasih atas komitmen yang kuat dari seluruh jajaran K/L; Badan Usaha Milik Negara (BUMN); dan para gubernur, bupati, dan wali kota yang telah mempersiapkan langkah kolaborasi MPP digital.
“Mudah-mudahan Soft Launching MPP Digital ini tidak hanya menjadi awal yang baik, tetapi juga dapat terus berkembang secara berkesinambungan, sebagai perwujudan semangat dan cara kerja baru dalam mengelola pelayanan pemerintahan,” pungkas Wapres.
