Pihaknya mengungkapkan, dalam pengusulan pupuk bersubsidi 2023 juga telah berinisiatif mengumpulkan seluruh ADM Perhutani untuk memfasilitasi petani hutan.
“DKPP ini meminta dibantu data jumlah petani untuk mendapat program petani mandiri. Namun, petani hutan ini banyak yang tidak punya PKS dengan Perhutani,” imbuhnya.
Sally Atyasasmi Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro mengatakan sebelumnya juga ada kelompok tani hutan lainnya yang sudah datang ke DPRD beberapa waktu lalu dengan persoalan yang sama terkait pembatasan pupuk bersubsidi.
Disampaikan Sally bahwa " Kami dari dewan telah berusaha mencari solusi melakukan advokasi ke kementerian pertanian dan DPR RI Komisi IV yang telah diagendakan pada bulan depan."
Sambil menunggu regulasi baru dari pusat lanjutnya, bulan depannya lagi, komisi B akan menjembatani petani hutan dengan pihak birokrasi karena lintas sektor agar mereka mendapatkan bantuan pupuk yang dibutuhkan melalui program petani mandiri yang dianggarkan pada APBD Kabupaten.
"Kita undang berbagai pihak lagi bulan depannya agar proses lebih mudah " make it easy", tandasnya.
Sementara Wakil ketua LSM PK.PAN Bojonegpeo Lulus Setiawan yang mengantar 15 Kelompok Tani Hutan usai pertemuan tersebut mengatakan bahwa hasilnya belum sesuai yang diharapkan.
