“Bukan hanya di Papua, bukan hanya di daerah Aceh atau mungkin daerah lain, tapi banyak juga negara yang seperti itu. Ada proses equality yang tidak ada dan proses korupsi menunjukkan di sana,” jelasnya.
Ketimpangan tersebut menimbulkan adanya kemiskinan, bukan hanya kemiskinan relatif tetapi juga kemiskinan absolut. Untuk itu kebijakan pembangunan yang efektif diperlukan dalam rangka meminimalisasi tingkat ketimpangan tersebut. Berbagai kebijakan tersebut di antaranya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, kebijakan sosial redistributif, investasi pada perlindungan sosial, memperkuat kesetaraan dalam kesetaraan dalam kesempatan bernegara, dan pemanfaatan SDA yang berkelanjutan.
“Ada pendekatan tentang sustainable development. Ketika kita memahami sustainable development ini ternyata, ilmu pemerintahan kita selama ini pengembangan atau pemahaman ilmu pemerintahan, kebijakannya tidak sustain,” tuturnya.
Eko menegaskan, sustainability tersebut seharusnya menjadi concern para peneliti dan praktisi pemerintahan. Konsep sustainability mengacu pada upaya yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan, menghentikan perubahan iklim, serta mewujudkan kemajuan sosial tanpa membahayakan makhluk hidup.
