Namun demikian sejak pernyataan Lucky Hakim mundur, bupati Indramayu belum bertemu dengan Lucky Hakim.
"Bagaimana pun saya menghargai keputusan dari pak Lucky Hakim, karena itu hak politik dan hak pribadinya untuk pengunduran diri sekarang ini sudah berproses nanti dari paripurna DPRD, provinsi dan juga Kemendagri," ujar Nina.
"Semoga pemerintahan berjalan baik kabupaten Indramayu tidak akan terjadi apapun. InsyaAllah sampai saat ini pemerintahan berjalan baik. Kalau saya pribadi tidak ada untuk ketidak harmonisan tapi yang namanya dalam suatu organisasi atau yang namanya perjalanan kinerja itu pasti mungkin ada selisi paham adai miskomunikasi itu pasti ada yang sebenarnya masalah besar kita bisa kecilkan, masalah kecil bisa kita hilangkan," tambah Nina.
"Sampai saat ini belum ketemu mas Lucky nomer handphonenya juga sulit untuk di hubungi. Terakhir ketemu pada saat interplasi sekita Februari Maret itu kita ketemu. Sebenarnya tugas itu sudah ada tupoksinya masing-masing ya sebagai mana bupati dan wakil bupati, dan pada saat awal setelah pelantikan kami semua kepala daerah yang baru itu ada bimtek dari kementrian daman negri," beber Nina.
Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, keputusan Lucky Hakim merupakan keputusan politik.
"Lucky hakim memiliki jabatan sebagai Wakil Bupati, Wakil Bupati adalah jabatan politik semua tindak tanduk keputusan adalah bernuansa politik, nuansa politik itu adalah penafsiran, penafsiran kadang-kadang benar kadang-kadang tidak, jadi wakil bupati untuk bersikap apapun sesuai dengan politiknya," ujarnya.
Lanjut Uu, dengan mundurnya Lucky dari Wabup Indramayu, masyarakat akan menilai Lucky memiliki masalah sehingga harus mundur dari jabatannya.
