Sehingga, lanjut Rendra, unsur TPPU ini seyogianya tidak boleh berdiri sendiri. Dengan kata lain, lanjut Rendra, jaksa wajib membuktikan dakwaannya.
“Jika dakwaannya tidak bisa dibuktikan, maka TPPU-nya tidak ada. Kemudian, jika TPA (tindak pidana asal) tidak ada, saksi ahli menyampaikan harusnya terdakwa terbebas dari dakwaan,” ucap Rendra.
Jaksa penuntut umum Wisnu mengatakan, pendapat ahli dari terdakwa menyatakan jika tidak pidananya tidak terbukti maka TPPUnya tidak berlanjut, namun jaksa menilai ada kasus tindak pidananya tidak terbukti tapi TPPU berlanjut.
"Ada kasus di Mahkamah Agung yang Pidananya tidak terbukti tapi TPPU nya berlanjut, selain itu Majelis hakim juga mengatakan ada contoh seperti perkara teroris dan narkotika TPPU nya berlanjut,"Tegas Wisnu.
Di beritakan sebelumnya, terdakwa Irfan Suryanagara dan Endang Kusumawaty terjerat kasus dugaan penipuan dan penggelapan bisnis SPBU. Berdasarkan dakwaan, transaksi kerja sama bisnis antara terdakwa Irfan dan korban yaitu Stelly Gandawidjaja, berlangsung sejak 2013 hingga 2019 yang merugikan korban sebesar Rp 58 miliar.
Akibat perbuatannya, terdakwa Irfan Suryanegara dan Endang Kusumawaty didakwa melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan untuk dakwaan pertama.
Selain itu, JPU mengajukan dakwaan kedua, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dengan ancaman hukuman 10 sampai 20 tahun penjara.
