Mendagri menambahkan juga agar Pemerintah Kabupaten Kotabaru melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi, membangun kekompakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dan pemaksimalan Satgas Pangan.
“Nah sembilan item yang dikerjakan tadi masalahnya bukan hanya sekadar sudah dikerjakan atau tidak, tapi tepat atau tidak, tantangannya beda tiap daerah. Saran kami dievaluasi kembali bersama staf dan kemudian bersama teman-teman stakeholder yang lain,” ujar Mendagri.
Lebih lanjut, berdasarkan Rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Januari 2023, pada bulan Desember 2022 inflasi (year-on-year), sepuluh kabupaten dengan inflasi tinggi yaitu Kabupaten Kotabaru sebesar 8,65 persen, Bulungan (7,98), Jember (7,39), Serang (7,22), Cilacap (6,81), Banggai (6,62), Aceh Barat (6,56), Sintang (6,50), Banyumas (6,49), dan Kudus (6,40).
Sementara untuk sepuluh kota tertinggi, yaitu Kota Bau-Bau (8,35), Bukittinggi (7,76), Bandung (7,45), Padang (7,38), Kendari (7,11), Kupang (7,07), Pekanbaru (7,04), Surakarta (7,03), Banjarmasin (6,98), dan Parepare (6,66).
Di lain sisi, Mendagri juga mengapresiasi dua daerah dengan inflasi rendah, yaitu Provinsi Banten dengan inflasi sebesar 4,56 persen dan Kabupaten Buleleng 4,63 persen.
Panjabat Gubernur Banten Al Muktabar secara virtual dalam rakor tersebut menyampaikan enam upaya konkret pihaknya dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut meliputi operasi pasar murah, sidak pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, dan gerakan menanam.
Kemudian secara virtual Penjabat Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menyampaikan delapan strategi yang dilakukan dalam mengendalikan inflasi. Upaya tersebut di antaranya manajemen rantai persediaan, subsidi harga transaksi keuangan digital, melaksanakan operasi pasar.
