Antv –Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (9/1/2023).
Rakor yang dilaksanakan pada awal tahun ini dihadiri oleh para kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Dalam rakor tersebut, Mendagri memberi atensi dua daerah dengan inflasi tinggi, yaitu Provinsi Riau dengan inflasi sebesar 6,81 persen dan Kabupaten Kotabaru dengan lonjakan inflasi sebesar 8,65 persen.
“Ini perlu kerja sama dari pemerintah pusat (untuk) melakukan intervensi, dan juga pemerintah daerah bukan berarti tidak berbuat apa-apa, (dan) langsung menyerah, tapi bisa melakukan langkah-langkah terobosan kreatif,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Riau Syamsuar secara virtual menjelaskan beberapa komoditas barang yang mengalami kenaikan sehingga menyebabkan inflasi, di antaranya kenaikan transportasi udara dan cukai rokok.
Mendagri menginstruksikan agar Pemerintah Provinsi Riau melakukan pengecekan langsung ke lapangan agar harga terkontrol dan memantau langkah-langkah yang dilakukan dalam pengendalian inflasi.
“Saya sarankan satu saja Pak (Gubernur Riau), tolong dicek di lapangan, apakah langkah-langkah itu sudah dikerjakan betul oleh anak buah atau tidak. Kadang-kadang mereka staf menyampaikan ‘sudah-sudah’, tapi kenyataan (belum),” terang Mendagri.
Selanjutnya, Bupati Kabupaten Kotabaru Sayed Jafar secara virtual memaparkan beberapa upaya dalam mengendalikan inflasi di daerahnya. Upaya itu di antaranya menjalin kerja sama antardaerah, sidak pasar, operasi pasar merah, hingga bantuan bibit lombok dalam rangka pengendalian harga inflasi di desa melalui kelompok PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
