Dengan deklarasi dukungan dan penandatanganan nota kesepehaman bersama ini, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas-kapasitas personel KPU dan menjadi daya dukung peningkatan kapasitas kelembagaan.
"Layanan KPU kepada para pihak itu semakin baik terutama karena kapasitas personel didukung oleh pengetahuan yang memadai," tandasnya.
Di sisi lain, Wakil Ketua II Pengurus Pusat MIPI Siti Zuhro mewakili Ketua Umum MIPI Bahtiar dalam diskusi panel yang digelar dalam acara tersebut mengatakan, literasi terkait Pemilu memerlukan sinergisitas bersama dan KPU tidak bisa bekerja sendiri.
KPU perlu memberikan literasi kepada pemilih (voters) sehingga tercipta smart voters. Dengan demikian, publik juga tidak mempertanyakan keberadaan KPU karena telah hadir hingga tingkat bawah.
“Tentu dari perspektif MIPI, saya ingin menyampaikan bahwa Pemilu ini untuk apa? Untuk siapa? Jadi dampaknya itu ujung-ujungnya apa sebetulnya? Dari perspektif MIPI tentunya kita ingin mengaitkan dengan pemerintahan,” katanya.
Siti Zuhro mempertanyakan apakah nanti Pemilu bisa berdampak positif terhadap terbentuknya pemerintahan yang efektif, yang mampu mampu mengeksekusi program-program untuk rakyat.
Bahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat masih banyak terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah.
