Antv – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertema “Pendaftaran Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia 2024-2029, Mengapa Sepi?”, Sabtu (17/12/2022).
Ketua Umum MIPI Bahtiar saat membuka acara mengatakan, diskusi mengenai animo masyarakat dalam pemilihan DPD sangatlah penting. Sebab, hal itu dapat menjadi bahan pemangku kebijakan, ilmuwan, dan pihak-pihak lainnya untuk mengevaluasi regulasi dan sistem pemilu yang ada di Indonesia.
“Animo masyarakat untuk menjadi calon DPD dan siapa yang mengumpulkan surat dukungan untuk menjadi bakal calon DPD tidak terekam oleh publik secara baik. Padahal DPD adalah lembaga negara yang merupakan representasi daerah provinsi,” jelas Bahtiar.
Menanggapi hal tersebut, Ramlan Subakti, Guru Besar Ilmu Politik, pun menyatakan alasan di balik sepinya pendaftaran bakal calon DPD.
Menurut Ramlan, alasan utamanya adalah menjadi calon anggota DPR menjadi pilihan yang lebih menarik bagi kebanyakan orang.
Di samping itu, persyaratan untuk menjadi calon anggota DPD relatif lebih sulit.
“Karena (menjadi) anggota DPD itu sukar sekali memenuhi syaratnya. Dan kewenangannya lebih terbatas dibandingkan DPR,” ujarnya.
Dewan Pakar MIPI Muhammad menambahkan, alasan pendaftaran DPD hingga saat ini masih sepi karena ada pandangan di masyarakat bahwa kursi DPD sudah disiapkan untuk pejabat atau mantan pejabat.
Pandangan ini, menurut Muhammad, tentu harus diluruskan. Sebab, anggota DPD inilah yang justru dipilih langsung oleh rakyat.
“Bukankah di bilik kita memilih nama? Bukan memilih partai atau tanda gambar partai. Jadi yang sebenarnya riil suara rakyat adalah di pemilihan senator, DPD, dibandingkan pemilihan DPR,” jelas Muhammad.
Alasan lain, menurut Muhammad, adalah fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPD belum efektif dan terlihat konkret bagi masyarakat.
Ia juga mengungkapkan hal yang senada dengan Ramlan bahwa peran DPR yang lebih strategis dibanding DPD juga berpengaruh. Bagi Muhammad, beberapa hal ini sangat memengaruhi animo masyarakat dalam pendaftaran bakal calon DPD ke depan.
Selain narasumber di atas, terdapat beberapa pembicara lain seperti Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Totok Hariyono dan Dosen Ilmu Politik dan Kepemiluan Universitas Sam Ratulangi Ferry Daud Liando.
