"Untuk realisasi pendapatan kabupaten/kota yang di atas 65%, rinciannya, pemerintah kabupaten Sigi: 73,75%; pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan: 69,40%; pemerintah kota Palu: 66,12%; dan pemerintah kabupaten Tojo Una-Una: 65,11%. Berikutnya, realisasi belanja kabupaten/kota yang berada di atas 55% yaitu, pemerintah kabupaten Sigi: 65,24; pemerintah kabupaten Banggai: 58,56%; pemerintah kabupaten Parigi Moutong: 56,27; pemerintah kabupaten Donggala: 55,49%; dan pemerintah kabupaten Banggai Kepulauan: 55,48%," tegas Fatoni.
Berdasarkan data tersebut, Fatoni kembali mengingatkan agar pemerintah daerah (pemda) segera melaksanakan berbagai strategi untuk mempercepat realisasi APBD. Misalnya, pemda jangan ragu dalam melakukan lelang dini.
"Pemda segera melakukan lelang dini sesuai ketentuan perundangundangan. Selain itu juga, melaksanakan pelatihan pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kapasitas SDM. Kemudian, penguatan leadership kepala daerah dan kepala OPD dalam memimpin jalannya pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai rencana yang ditetapkan. Berikutnya, mendorong percepatan penyelesaian administrasi pertanggungjawaban keuangan baik oleh bendahara pengeluaran maupun PPTK dan PA/KPA di setiap OPD," tutur Fatoni.
Dilain sisi, Fatoni juga menekankan kepada seluruh pemda untuk melakukan upaya pengendalian inflasi. Tidak terkecuali pemerintah desa, turut mengendalikan laju inflasi.
"Perlu dikomunikasikan dan diberikan penjelasan dengan baik. Jangan membuat masyarakat panik, upayakan masyarakat agar tetap tenang. Selain itu, pemda pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota berserta tim agar bersinergi dan konsisten dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam menekan laju inflasi. Perlu dianggarkan pada APBD Perubahan pengendalian inflasi dan dampaknya," kata Fatoni.
