Antv – Selain itu, Kemendagri juga mendorong Pemda agar mempercepat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2022.
Komitmen ini ditunjukkan Kemendagri dengan menurunkan langsung tim gabungan ke berbagai daerah, salah satunya yakni Kalimantan Tengah (Kalteng). Dalam kunjungan itu, tim juga mendiskusikan arah kebijakan penyusunan APBD TA 2023.
"Kunjungan tim ke Kalteng ini dimaksudkan untuk mendorong daerah dalam pengendalian dan penanganan inflasi, serta mendorong percepatan realisasi APBD. Tim melakukan identifikasi penyebab inflasi dan penyebab rendahnya (realisasi) APBD dan mencari solusi di provinsi dan kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah," ungkap Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri Agus Fatoni saat kunjungan kerja ke Palangkarya, Kalteng, Kamis (15/9/2022).
Dalam kesempatan itu, Fatoni membeberkan laju inflasi di provinsi maupun kabupaten/kota sewilayah Kalteng. Dia mengatakan, inflasi di Provinsi Kalteng sebesar 6,40 persen.
Sedangkan inflasi di Kota Palangkaraya mencapai 6,61 persen. Penyebab utama inflasi tersebut yaitu tarif angkutan udara serta beberapa komoditas seperti bawang merah, beras lokal (beras mayang), serta ikan tongkol dan nila.
Selain laju inflasi, Fatoni juga mengungkapkan capaian realisasi APBD di daerah tersebut. Berdasarkan data per 13 September 2022, realisasi belanja APBD provinsi dan kabupaten/kota di Kalteng mencapai Rp10,618 triliun atau 47,33 persen dari total anggaran belanja Rp22,435 triliun.
Sedangkan realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota di Kalteng sebesar Rp12,049 triliun atau 56,38 persen dari total anggaran pendapatan sebesar Rp21,374 triliun.
