Tim Kemendagri Turun ke Kalteng Dorong Pengendalian Dampak Inflasi

Tim Kemendagri Turun ke Kalteng Dorong Pengendalian Dampak Inflasi
Tim Kemendagri Turun ke Kalteng Dorong Pengendalian Dampak Inflasi (Foto : Puspen Kemendagri)

Adapun realisasi pendapatan Provinsi Kalteng sebesar 53,11 persen dan realisasi belanja mencapai sebesar 46,14 persen.

Fatoni juga merinci kabupaten/kota di Provinsi Kalteng yang realisasi pendapatannya di atas 60 persen. Daerah tersebut di antaranya Kabupaten Lamandau 70,75 persen; Kabupaten Pulang Pisau 65,80 persen; Kabupaten Katingan 62,12 persen; Kabupaten Kotawaringin Barat 61,76 persen; Kabupaten Barito Selatan 61,50 persen; Kabupaten Kapuas 60,72 persen; serta Kabupaten Gunung Mas 60,56 persen. Sedangkan kabupaten/kota yang realisasi belanjanya di atas 50 persen, yaitu Kabupaten Kotawaringin Barat 53,54 persen; Kabupaten Lamandau 53,47 persen; dan Kabupaten Kotawaringin Timur 50,98 persen.

Terkait data tersebut, Fatoni meminta Pemda Kalteng agar dapat memaksimalkan realisasi APBD, baik dari segi pendapatan maupun belanja. Selain itu, Pemda Sulteng juga didorong agar dapat menekan dan mengendalikan laju inflasi.

Menanggapi itu, Wakil Gubernur Kalteng Edy Pratowo meminta wali kota dan bupati di daerahnya agar mengambil langkah strategis dan konkret dalam mengantisipasi inflasi daerah dan menjaga daya beli masyarakat.

"TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) konsisten berkomitmen meningkatkan upaya dalam pengendalian inflasi, di antaranya melalui pelaksanaan Surat Instruksi Gubernur Kalimantan Tengah perihal Penanganan Inflasi Kalteng tahun 2022 tanggal 3 September untuk bupati/wali kota, yang berisi langkah strategis dalam percepatan penanganan inflasi di Kalimantan Tengah," ujar Edy.

Edy menyampaikan, berdasarkan data TPID Provinsi Kalteng terdapat lima besar komoditas penyumbang inflasi yang bersumber dari Volatile Food (VF) dan Administered Price (AP). Hal itu seperti tarif angkutan udara, bawang merah, beras, serta ikan tongkol dan nila.

"Kenaikan tarif PDAM dan rumah sakit di Sampit juga harus menjadi perhatian karena berdampak pada kenaikan laju inflasi Sampit dan tentunya Provinsi Kalteng menjadi lebih tinggi. Andil tarif PDAM pada Oktober 2021 berdampak 42 persen terhadap inflasi Sampit dan 22 persen terhadap inflasi Kalteng, dan berangsur menurun hingga Juni 2022 masing-masing sebesar 23 persen dan 10 persen," imbuh Edy.