Revisi UU KPK menuai penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Aliansi Masyarakat Perbatasan menggelar unjuk rasa menolak revisi UU KPK di alun-alun Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/9/2019). Mereka menilai revisi UU KPK sarat dengan kepentingan politik dan melemahkan KPKAliansi Masyarakat Perbatasan merupakan gabungan aktivis mahasiswa dan LSM. Koordinator aksi Jamaludin menilai revisi UU KPK telah memangkas kewenangan untuk melakukan penyadapan. Hal ini sudah pasti akan melemahkan KPK untuk memberantas korupsi. Padahal, banyak tersangka korupsi ditangkap karena hasil penyadapan.Jamaludin menegaskan Gerakan Tolak Revisi UU KPK merupakan bukti nyata masyarakat perbatasan mendukung penuh kinerja KPK selama ini.Aksi tolak revisi UU KPK juga digelar di Solo, Jawa Tengah. Aksi digelar
sejumlah mahasiswa dari berbagai kampus bersama dengan warga dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Mereka silih berganti berorasi.
Koordinator aksi Munawar mengatakan, pemerintah saat ini telah melakukan pelemahan KPK dengan menyetujui Revisi UU KPK. Selain, itu pemerintah juga meloloskan calon Pimpinank KPK dari kepolisian yang diduga melanggar etika saat bertugas di KPK.
Zulkifli Guntur | Nunukan, Muhammad Rois | Solo
