Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) menggelar webinar bertajuk “Pro Kontra Penjabat Kepala Daerah dalam Perspektif Ilmu Pemerintahan”, Sabtu (4/6/2022).
Webinar ini menghadirkan tiga narasumber, Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Soni Sumarsono; Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) /Pendiri Institut Otonomi Daerah (i-Otda) Djohermansyah Djohan; dan Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro.
![]()
![]()
![]()
![]()
Dalam sambutan pembukaannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MIPI Baharuddin Thahir mengatakan, pro kontra yang terjadi dalam pengangkatan penjabat (Pj.) kepala daerah (KDH) menunjukkan derajat demokrasi.Penunjukan Pj. KDH dinilai mengganggu perspektif demokrasi karena tidak melibatkan daerah. Bahkan ada usulan gubernur yang tidak diakomodir oleh pemerintah pusat. Ada juga yang memutuskan untuk mundur setelah dilantik.“Ini semua harus diperhitungkan oleh pemerintah ya. Belum lagi dalam konteks manajemen pemerintahan. Kalau pertanyaannya adalah kedaruratan, darurat dalam konteks dua tahun itu seperti apa? Ini bukan darurat lagi, ini bisa menciptakan suatu proses pemerintahan yang kurang sehat,” katanya.
Dalam sambutan pembukaannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MIPI Baharuddin Thahir mengatakan, pro kontra yang terjadi dalam pengangkatan penjabat (Pj.) kepala daerah (KDH) menunjukkan derajat demokrasi.Penunjukan Pj. KDH dinilai mengganggu perspektif demokrasi karena tidak melibatkan daerah. Bahkan ada usulan gubernur yang tidak diakomodir oleh pemerintah pusat. Ada juga yang memutuskan untuk mundur setelah dilantik.“Ini semua harus diperhitungkan oleh pemerintah ya. Belum lagi dalam konteks manajemen pemerintahan. Kalau pertanyaannya adalah kedaruratan, darurat dalam konteks dua tahun itu seperti apa? Ini bukan darurat lagi, ini bisa menciptakan suatu proses pemerintahan yang kurang sehat,” katanya.
