“Kemendagri juga mendorong Pemerintah Provinsi untuk secara aktif melakukan Monev (Monitoring dan Evaluasi) kepada Kabupaten/Kot yang sudah memiliki PPID. Jadi bagi Pemerintah Provinsi yang Kabupaten/Kotanya belum membentuk unit PPID tolong dibantu, kesulitannya ada dimana, target kita semua Pemda harus sudah punya unit PPID,”
ujarnya.Dalam kesempatan tersebut, Ningrum juga memperkenalkan Lembaga,Badan maupun Pemda yang telah masuk dalam kategori “Informatif” seperti BPJS Kesehatan, Provinsi Jawa Tengah, Kota Bandung, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Ningrum berharap setiap daerah mampu menjadikan contoh untuk perbaikan layanan dalam hal pengaduan dan pengelolaan informasi publik.Selain itu, setiap perwakilan daerah juga diberikan kesempatan untuk mengemukakan pelaksanaan pengaduan dan pengajuan informasi yang selama ini dilaksanakan di daerahnya. Setiap Daerah juga mengemukakan permasalahan yang terjadi untuk dipecahkan melalui solusi secara bersama.Rakor di regional ke-3 juga menghasilkan sejumlah rekomendasi diantaranya:Rekomendasi Pemerintah Daerah Regional Sumatera:Pertama, Kemendagri mengadakan kegiatan mengundang para Kepala Daerah untuk sosialisasi Keterbukaan Informasi.Kedua, Kemendagri agar segera membuat surat edaran terkait penekanan penyediaan anggaran untuk pengelolaan pengaduan dan PPIDKetiga, Kemendagri/Pemerintah Provinsi untuk melakukan monev secara langsung dengan mengunjungi Pemerintah Daerah tanpa membenbankan biaya kepada Kabupaten/KotaKeempat, untuk penilaian TOP Pengaduan, dibagi perkategori dan Kemendagri dilibatkan dalam penilaianKelima, Kemendagri membuat Surat Edaran terkait sinergitas anggaran untuk Komisi Informasi ProvinsiAdanya penyediaan DAK untuk kegiatan PPID dan Pengelolaan Informasi.Materi dari Kepala Bidang Fasilitasi Pengaduan dan Pengelolaan Informasi Kemendagri Handayani Ningrum menjadi penutup rangakaian kegiatan Rapat Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Informasi Publik di lingkungan komponen Kemendagri dan Wilayah Regional ke-3.Dengan digelarnya Rakor diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan masyarakat dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kemendagri dan Pemerintah Daerah; Membangun sinergitas yang baik antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dengan Pemerintah Daerah, khususnya fokus pada kali ini adalah dalam hal pengelolaan pengaduan masyarakat dan informasi publik; Mendorong Pemerintah Provinsi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih aktif dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Kabupaten/Kota yang ada dibawahnya.
(Sumber: Puspen Kemendagri)
Baca Juga :
