Adapun program utama yang terdampak kebijakan tersebut adalah Program PENA, pemberdayaan KAT, Bansos Kearifan Lokal, Keserasian Sosial, Bantuan Stimulan Kebencanaan, dan honor pendamping.
Komisi VIII menyayangkan pemblokiran pada anggaran Kemensos dan meminta agar Mensos mengambil langkah-langkah strategis agar blokir bisa dibuka.
“Saya sedih anggaran dikurangi dan diblokir. Apalagi yang diblokir adalah justru program-program untuk memberdayakan masyarakat miskin,” kata Endang Maria Astuti.
Adapun rapat dengan Komisi VIII DPR RI menyimpulkan bahwa DPRI memahami reaslisasi anggaran sebanyak 18,54% atau sekitar Rp14,5 trilyun dari pagu senilai Rp78,1 trilyun.
Baca Juga :
