Antv – Pasca kebakaran maut yang menewaskan belasan warga dan menghanguskan Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, pemerintah fokus untuk merelokasi depo BBM milik Pertamina tersebut.
Rencana itu disampaikan oleh Menko bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy di Jakarta, Selasa (14/3/2023).
Menurut dia, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat, pemerintah sepakat untuk memindahkan depo terlebih dahulu.
"Salah satu yang paling feasible menurut kami, memang deponya yang pindah," ujar Muhadjir.
Namun, pemerintah menyatakan bahwa proses relokasi Depo BBM baru bisa dieksekusi pada akhir tahun 2024. Karena proses relokasi masih lama, Pertamina akan mengamankan Depo Plumpang, dengan membuat parit selebar sekitar 50 meter di luar pagar.
"Makanya sekarang baru disepakati untuk dibangun buffer zone 50 meter. Itu sifatnya sementara, tapi untuk jangka panjang sesuai arahan bapak Presiden kita carikan solusi untuk memindah depo tersebut," katanya.
Sementara terkait relokasi warga, menurut Muhadjir, hal itu belum menjadi fokus pemerintah saat ini.
"Relokasi (warga) itu urusan lain, yang kita fokus kemarin waktu saya pimpin rapat itu apakah relokasi penduduk atau memindah depo. Nah, kemudian salah satu pilihan yang paling reasonable adalah memindah depo," ucap Muhadjir.
Ia menuturkan, tangki bahan bakar minyak (TBBM) akan ditempatkan di lokasi yang betul-betul memperhitungkan resiko. Sehingga kecil kemungkinan berpengaruh terhadap perubahan demografis maupun mobilitas penduduk.
"Sehingga (kemungkinan) dalam jangka waktu yang panjang tidak perlu lagi timbul masalah seperti sekarang ini," ujarnya.
Berbeda dengan Muhadjir Effendy, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan justru mengatakan bahwa yang harus direlokasi adalah warga. Terutama warga yang menempati zona aman di sekitar Depo Plumpang, Jakarta Utara.
"Jangan dibalik ya, jangan di balik, Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone agar tidak ada kejadian (kebakaran). Jangan ini yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus disuruh pindah," kata Luhut usai meluncurkan aplikasi e-pipakabel di markas Pusat Hidro-Oseanografi Angkatan Laut (Pushidrosal), Jakarta, Senin (6/3/2023) lalu.
