Antv –Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan surat pengunduran diri Rafael Alun Trisambodo akan ditunda penerimaannya. Sehingga sebelum masa pemeriksaan selesai surat pengunduran itu tidak akan disetujui.
Menurut Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak Kemenkeu Nufransa Wira Sakti, hingga saat ini Kemenkeu juga belum menerima surat pengunduran diri Rafael secara formal.
"Bisa jadi ditunda, sampai pemeriksaan selesai," ujar Frans kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Senin, 27 Februari 2023.
Adapun jika secara aturan, Rafael tidak bisa untuk mengundurkan diri dari posisinya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebab hingga saat ini Rafael masih menjalankan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan kepada Rafael ini salah satunya buntut dari hartanya yang dinilai tak wajar mencapai Rp 56 miliar.
"Oh iya, kalau secara surat enggak bisa," ujarnya.
Dilansir dari Viva.co.id, diketahui, hal itu sesuai dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian PNS.
Dalam hal ini tertulis permintaan mundur PNS dapat ditolak karena enam alasan. Salah satunya, jika yang bersangkutan atau ASN sedang dalam proses pemeriksaan atas dugaan melakukan pelanggaran disiplin PNS.
"Dalam pemeriksaan pejabat yang berwenang memeriksa karena diduga melakukan pelanggaran disiplin PNS," bunyi pasal 5 ayat (6) huruf C Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020.
Sebelumnya diberitakan, pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo resmi mengundurkan diri dari jabatan dan statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak (ASN DJP) mulai hari ini, Jumat, 24 Februari 2023.
Hal itu disampaikannya dalam surat terbuka yang ditandatanganinya di atas materai Rp 10.000.
Seperti diketahui, pengunduran diri Rafael itu buntut dari kasus penganiayaan yang dilakukan anaknya Mario Dandy Satrio terhadap anak pengurus GP Ansor hingga menyebabkan koma. Anaknya juga disoroti lantaran kerap memamerkan gaya hidup mewah.
"Bersama ini, saya Rafael Alun Trisambodo menyatakan pengunduran diri atas jabatan dan status saya sebagai Aparatur Sipil Negara Direktorat Jenderal Pajak mulai Jumat 24 Februari 2023. Saya akan mengikuti prosedur pengunduran diri di Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Rafael melalui surat terbukanya Jumat. 24 Februari 2023.
Rafael menyatakan, dia juga tetap akan menjadi proses klarifikasi mengenai harta kekayaan yang dimilikinya. Sebab atas harta yang dimilikinya sebesar Rp 56 miliar menuai tanda tanya di kalangan masyarakat.
"Saya tetap akan menjalani proses klarifikasi mengenai Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mematuhi proses hukum yang berlaku atas kejadian yang dilakukan anak saya," ujarnya.
