Antv –Direktorat Jenderal (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membangun konsolidasi nasional bersama jajaran perangkat daerah, khususnya Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) se-Indonesia menjelang pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024.
Hal itu diwujudkan Kemendagri dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergi Pelaksanaan Program Kegiatan Bidang Politik dan Pemerintahan Umum di Hotel Novotel Balikpapan dari tanggal 20 hingga 21 Februari 2023.
Selain itu dilaksanakan pula pembahasan khusus bertema “Kewaspadaan Nasional Menjelang Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024” pada panel III Rakor.
Selaku narasumber, Direktur Politik Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri Yuda Agustiawan mengatakan, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu ada tiga poin yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam arahannya di Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 16 Agustus 2022.
Arahan itu di antaranya jangan ada lagi politik identitas, jangan ada lagi polarisasi agama, dan jangan ada lagi polarisasi sosial. Selain tantangan yang diungkap Presiden, Yuda melanjutkan tantangan lain dalam pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Hal tersebut terkait residu Pemilu tahun 2019, kondisi geografis Indonesia, terjadinya irisan tahapan Pemilu dan Pilkada, kompleksitas pengelolaan logistik, adanya peralihan penjabat, adanya Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, hingga potensi masih adanya pandemi Covid-19.
“Itu semuanya nyangkut nanti, baik menjelang Pemilu, menjelang Pilkada, selama Pemilu, selama Pilkada sama pasca-nya. Kita akan kerja keras dan panjang nantinya. Oleh karena itu, kita butuh kesiapan yang panjang juga,” katanya, Selasa (21/2/2023).
