Antv –Menko Polhukam Mahfud MD menyebutkan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono perlu melakukan koordinasi dengan Kapolri terkait penanganan kelompok kriminal bersenjata (KKB) Papua. Koordinasi dilakukan setelah ada pernyataan dari Panglima TNI yang menyebutkan akan ada pendekatan humanis di Papua.
"Kita akan bicarakan itu dengan Panglima untuk meneruskan langkah-langkahnya dan kebijakan Pak Andika (Jenderal Andika Perkasa, mantan Panglima TNI) dan Pak Kapolri," kata Mahfud di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 19 Desember 2022.
Jelas Mahfud, koordinasi tersebut dilakukan di kantor Wakil Presiden Republik Indonesia. Sebab, berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, itu koordinasi dibawah Wakil Presiden.
Seperti ditulis VIVA.co.id, Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono menjelaskan saat ini operasi lebih ditonjolkan operasi teritorial, bukan operasi militer. Sehingga, tetap tegas sesuai hukum yang ada.
Makanya, Panglima Yudo akan melakukan evaluasi terlebih dulu soal rencana pengurangan prajurit TNI di Papua, dan selanjutnya dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo.
"Nanti saya pada kesempatan pertama akan datang ke sana bersama staf angkatan untuk melihat secara nyata, apa sih yang sebenarnya terjadi di sana. Masukan-masukan dari para prajurit di lapangan, dari pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat. Tentu pendekatan di lapangan perlu, jangan belum-belum langsung diputuskan. Nanti saya memutuskan setelah saya cek, baru saya temui Pak Presiden," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi menyambut baik komitmen Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono yang ingin menggunakan cara humanis dalam memangani masalah di Papua. Termasuk, kata dia, untuk mengurangi personel militer di Papua dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata (KKB).
