Komisi IX DPR RI Bentuk Panja Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak

Konferensi pers BPOM terkait obat sirup yang diduga bisa memicu GGA.
Konferensi pers BPOM terkait obat sirup yang diduga bisa memicu GGA. (Foto : Viva)

AntvKomisi IX telah melakukan telah melakukan rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Kepala BPOM, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Gabungan Perusahaan Farmasi Indonesia, serta IPMG, Rabu (2/11/2022).

Dalam rapat tersebut Komisi IX sepakat akan membentuk panitia kerja (panja).

"Komisi IX DPR RI akan membentuk Panja atau panitia kerja terhadap sistem jaminan keamanan dan mutu obat untuk menginvestigasi lebih dalam, termasuk mengelaborasi tata kelola kefarmasian dari hulu ke hilir demi mencegah kejadian yang tidak diinginkan, seperti kejadian GGAPA," kata Wakil Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene.

Sejumla fraksi mengusulkan panitia kerja tersebut. Mereka Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PAN, Fraksi PKS, dan Fraksi Nasdem. Usulan juga diperkuat oleh dua Wakil Ketua Komisi IX, Charles Honoris dari Fraksi PDIP dan Nihayatul Wafirah dan Fraksi PKB.

Sedangkan dari anggota Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher sepakat atas usulan pembentuk panja. Ia juga usul jika ada keraguan DPR bisa membentuk panitia khusus atau pansus.

"Kalau masih ada yang macet-macet kita tingkatkan sebagai Pansus, karena melibatkan banyak stakeholder. Lintas komisi, lintas lembaga ini tampaknya juga perlu dilibatkan. Kita akan lihat, sebetulnya macet-macetnya ada di mana," kata Netty.

Sedangkan Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris menjelaskan sejalan dengan usulan PKS. Perlu dibawa ke arah pansus.

"Apabila tidak bisa diselesaikan di Panja, kita lanjut Pansus," kata dia.

Sedangkan anggota Komisi IX lainnya menilai kasus ini sudah menjadi KLB.

"Saya enggak tahu KLB gagal ginjal akut pada anak-anak ini apa ya dampaknya. Paling tidak Panja-nya harus dibentuk,” jelas Anggota Komisi IX Fraksi Golkar, Darul Siska.

Kasus ini dinilai oleh anggota Komisi IX lainnya bukan kasus gagal ginjal akut yang sepele.

"Ini bukan persoalan 1-2 orang, tapi persoalan ratusan anak yang akan menjadi penerus bangsa ini meninggal, tanpa ada keterangan, dengan tanpa ada antisipasi apapun dari kita, dan ini jangan sampai terjadi di masa mendatang," ungkap Anggota Komisi IX Fraksi PKB, Nihayatul.