RIbuan Warga Serbia Gelar Unjuk Rasa Menentang Acara Gay Pride LGBT

Unjuk rasa anti LGBT di Beograd Serbia.
Unjuk rasa anti LGBT di Beograd Serbia. (Foto : Reuters)

Antv –Ribuan aktivis agama dan sayap kanan berbaris melalui ibu kota Serbia pada Minggu (11/9/2022). Mereka menyerukan pihak berwenang untuk melarang acara pawai Gay Pride LGBT yang akan direncanakan pada akhir pekan depan.

Para pengunjuk rasa tampak membawa bendera besar Serbia. Mereka juga meneriakkan slogan – slogan yang mendukung sekutu kuat Serbia yakni Rusia. Mereka juga meneriakkan slogan – slogan nasionalis dan sayap kanan.

Sekelompok pengendara juga mendukung kebijakan Presiden Rusia Vladimir Putin atas invasi Rusia kepada Ukraina. Mereka bersama sejumlah warga yang berbaris menuju Katedral St. Sava di Beograd untuk berdoa.

Dalam Khotbahnya kepala Gereja Ortodok Serbia Patriark Porfirije mengatakan acara EuroPride LGBT mengancam nilai – nilai tradisional keluarga Serbia.

“Mereka ingin menodai kesucian pernikahan dan keluarga. Mereka juga ingin memaksakan persatuan yang aneh sebagi pengganti pernikahan,” ucapnya kepada khalayak Ramai.

Presiden Serbia, Aleksandar Vucic mengatakan pada Sabtu (10/9/2022) ada ancaman kepada pawai acara EuroPride LGBT dan menyerahkan kepada polisi apakah acara tersebut akan dihentikan.

Kelompok LGBT bertekad berulang kali bahwa mereka akan mengadakan pawai pada Sabtu (17/9/2022) depan. Mereka akan tetap melakukan bahkan jika pihak berwenang berencana membatalkannya.

Pemerintah Serbia telah melarang acara pawai Gay Pride pada masa lalu. Beberapa acara tersebut di awal tahun 2000 – an bahkan sempat diserang.

Sejumlah warga yang berunjuk rasa pada hari Minggu juga tampak mengibarkan bendera Rusia. Mereka menunjukkan dukungan kepada Moskow. Sedangkan pemerintahan setempat berusaha untuk bergabung dengan Uni Eropa. Serbia berusaha untuk menyeimbangkan hubungan Serbia dengan Eropa serta Serbia dengan sekutu tradisional yang sudah lama terjalin dengan Rusia dan China.

Sementara Brussels menilai untuk menerima Serbia dalam keanggotaan Uni Eropa, negara tersebut perlu meningkatkan supremasi hukum dan catatan hak asasi manusianya serta minoritasnya.

Sumber: Reuters