Pemerintah menetapkan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023, dengan target pertumbuhan ekonomi berkisar 5,3 sampai 5,9 persen.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebut bahwa tema dari RKP maupun KEM PPKF 2023 adalah peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Investasi meningkat sekitar 6 persen dan ini selevel dengan sebelum pandemi Covid. Ekspor antara 6 sampai 7 persen. Tadi hilirisasi menjadi perhatian utama dan juga tentu memperhatikan daripada global demand,” ujar Airlangga di Kantor Presiden, Jakarta, pada Rabu (16/2/22), usai Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo.Selain itu, pemerintah juga menetapkan sejumlah kebijakan prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2023. Seperti, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pada tahun 2024 mencapai nol sampai satu persen.“Artinya, tahun 2023 kita harus menurunkan kemiskinan ekstrem dari 2,5 sampai 3 juta penduduk,” ucap Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa.Selanjutnya, pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia utamanya dalam bidang kesehatan dan pendidikan.Suharso menambahkan, pemulihan dalam dunia usaha juga akan menjadi prioritas pemerintah.“Kemudian pemulihan dunia usaha, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan dalam rangka mendorong produktivitas,” lanjutnya.Dalam sektor ekonomi hijau, pembangunan rendah karbon akan menjadi langkah penting untuk mendukung target Indonesia mencapai nol emisi karbon pada 2060.Pada tahun 2023, tambah Suharso, pemerintah masih akan melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.“Terutama infrastruktur dasar termasuk antara lain adalah air bersih dan sanitasi,” ungkapnya.
Baca Juga :
