Kampus-kampus di Australia Berencana Hentikan Program Bahasa Indonesia, Alasannya?

murdoch university foto university of murdoch
murdoch university foto university of murdoch (Foto : )
Pada 2012, pemerintah Australia yang saat itu dipimpin Perdana Menteri Julia Gillard sebenarnya pernah mengeluarkan sebuah dokumen yang dinamakan 'Asian Century White Paper'.Dalam dokumen tersebut disebutkan perlunya meningkatkan literasi bahasa dari negara-negara Asia agar dapat terus menjalin hubungan politik dan ekonomi Australia dengan kawasan Asia Pasifik.Ada empat prioritas bahasa yang perlu dipelajari orang Australia, yakni bahasa Mandarin, India, Indonesia, dan Jepang.Namun kenyataan di lapangan berkata lain. 
Pada tahun 1992 ada 22 universitas di Australia yang menawarkan program studi Indonesia. Namun saat ini jumlahnya menyusut hingga tinggal 14 universitas saja.
Pemerintah Australia tidak menanggapi pertanyaan ABC Indonesia soal 'Asian Century White Paper', tapi juru bicara Pemerintah Australia mengatakan tetap ada dorongan agar warga Australia belajar bahasa selain Inggris.Tetapi menurut Profesor Edward Aspinall dari Australian National University, 'Asian Century White Paper' sebagian besar sudah ditinggalkan oleh Pemerintah Federal.Meski demikian masih ada program lain, seperti 'New Colombo Plan' yang memberikan kesempatan bagi anak-anak muda Australia yang duduk di bangku kuliah untuk belajar langsung budaya dan bahasa di negara-negara Asia."Tapi ini [New Colombo Plan] adalah rencana yang cukup kecil dan hanya itu satu-satunya yang ditunjukkan Pemerintah Australia sebagai komitmen yang berkelanjutan dan mendalam," kata  Aspinall, yang juga Presiden Asian Studies Association of Australia (ASAA).

Dinilai Tak Serius

ASAA telah mengkonfirmasi jumlah universitas di Australia yang menawarkan program Bahasa Indonesia benar-benar menurun.Juru bicara Departemen Pendidikan, Keterampilan dan Ketenagakerjaan di Australia mengatakan, jika Pemerintah Australia tidak bisa memutuskan program studi apa yang bisa dihentikan atau dilanjutkan oleh universitas.Dikatakan, universitas adalah lembaga otonom yang berhak mengeluarkan keputusannya sendiri.Tetapi Aspinall menyebut, pemerintah federal tetap memiliki peran untuk menghentikan penutupan program bahasa Asia. Ia memperingatkan penurunan studi bahasa Asia di Australia akan membuat hubungan Australia dengan negara-negara di kawasan Asia menjadi buruk."Ini mengirimkan sinyal bahwa Australia tidak benar-benar serius tentang hubungannya dengan negara-negara Asia, yang hanya memerlukan pendekatan instrumental atau transaksional murni untuk hubungan tersebut dan kita tidak menghargai budaya di kawasan sendiri," katanya lagi.ASAA telah meminta Pemerintah Australia untuk melakukan kembali investasi yang serius, termasuk dengan menemukan cara melindungi program-program penting dalam bahasa Asia di tengah guncangan keuangan saat ini yang dirasakan universitas.