Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY buka-bukaan soal kasus Jiwasraya. Menurutnya, lewat kasus tersebut, ada yang ingin jatuhkan tiga tokoh ini.
Lewat akun Facebooknya, SBY angkat bicara soal kasus Jiwasraya yang diduga merugikan negara hingga Rp13,7 triliun.
Menurut SBY, dirinya tidak terusik ketika Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.
"Bahkan ketika beberapa saat kemudian, Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan bahwa masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006, saya juga tak merasa terganggu. Apalagi, di tahun 2006 dulu saya tak pernah dilapori bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di PT Jiwasraya," tulis SBY.
Namun SBY mulai bertanya-tanya ketika opini dibangun seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang dan yang salah adalah pemerintahan sebelumnya.
"Apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi? Padahal, saya tahu bahwa krisis besar, atau jebolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi 3 tahun terakhir," gugat SBY.
Tiga Tokoh
Awal Januari 2020, isu Jiwasraya kian ramai dibicarakan hingga mengemuka wacana di DPR RI dibentuk Panitia Khusus atau Pansus. Belakangan koalisi pendukung pemerintah lebih memilih Panitia Kerja atau Panja.
SBY mengaku terkejut saat menggali mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus.
"Alasannya sungguh membuat saya “geleng kepala”. Katanya untuk menjatuhkan sejumlah tokoh. Ada yang “dibidik dan harus jatuh” dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menkeu Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," kata SBY.
SBY menegaskan, meski berita itu belum tentu benar dan akurat, jika benar Pansus punya target seperti itu adalah hal yang tak baik. Ia juga sudah melarang kader Demokrat untuk ikut-ikutan berpikir hal yang tidak baik.
"Secara pribadi saya mengenal Ibu Sri Mulyani, Ibu Rini dan Pak Erick sebagai sosok yang kompeten dan mau bekerja keras. Kalau tingkat presiden, sangat mungkin Pak Jokowi juga tidak mengetahui jika ada penyimpangan besar di tubuh Jiwasraya itu. Prinsipnya, jangan memvonis siapapun sebagai bersalah, sebelum secara hukum memang terbukti bersalah," tulis SBY.
Hak Angket
Guna menyelesaikan sengkarut Jiwasraya, SBY menawarkan solusinya. Yaitu pemberian sanksi hukum kepada para pelakunya, penyehatan kembali keuangan korporat, serta pemberian jaminan dan pengembalian uang milik nasabah.
Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan kepada undang-undang dan aturan, manajemen yang lebih baik, serta pengawasan yang lebih seksama dari berbagai lembaga.
SBY juga berpendapat DPR lebih baik gunakan hak angket agar penyelidikan kasus Jiwasraya dapat dilaksanakan secara menyeluruh.
"Karenanya, negara dan Presiden harus membuka diri dan mendukung dibentuknya Pansus dan penggunaan hak angket DPR RI, agar tuduhan miring yang dialamatkan kepadanya dapat dibuktikan tidak benar. Di era saya dulu, ingat saya 4 kali DPR menggunakan hak angketnya," katanya.
SBY juga mengaku sangat setuju kasus ini jangan dipolitisasi meski hal ini tak akan terbebas sama sekali dari perbincangan politik.
Baca Juga :
