Demo tolak revisi UU KPK berujung rusuh (Foto: Vivanews)[/caption]Ternyata tidak hanya mahasiswa yang turun ke jalan. Para siswa SMK juga ikut-ikutan demonstrasi.Presiden Jokowi sempat memanggil sejumlah tokoh untuk membahas masalah ini. Saat itu Jokowi sempat berjanji akan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna membatalkan UU KPK hasil revisi. Namun ternyata, hingga sekarang Perppu itu tidak pernah dikeluarkan.Pada 20 Desember lalu, Jokowi akhirnya melantik Dewan Pengawas dan Pimpinan KPK periode 2019-2023. Muncul secercah harapan penguatan peran KPK setelah publik melihat nama-nama yang masuk Dewan Pengawas KPK karena dikenal memiliki rekam jejak yang baik.
Pemerintah telah memutuskan akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan. Lokasinya berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.Saat diumumkan pada Agustus 2019, Jokowi menyebut ada beberapa hal yang menjadi dasar kepindahan Ibu Kota. Pertama beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat pedagangan, dan pusat jasa.Kedua, beban Pulau Jawa semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Kemudian, 58 persen PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa.Pemerintah pun membuat sayembara desain ibu kota negara baru. Hasilnya terpilih konsep “Nagara Rimba Nusa” karya tim desain yang dipimpin Sibarani Sofyan.[caption id="attachment_263378" align="alignnone" width="900"] ![]()
Desain ibu kota negara baru (Foto: Setneg)[/caption]Dari 250 ribu hektare lokasi ibu kota baru, ada 40 ribu hektare adalah kawasan pemerintahan. Di kawasan pemerintahan aka ada area khusus ( restricted area ) seluas 6 ribu hektare. Area ini nantinya akan dipimpin oleh manajer kota.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, tidak ada pilkada di area khusus itu. Sementara proses pemindahan ibu kota negara akan dimulai pada 2021 dan pembangunan akan selesai tiga tahun kemudian.
Pemindahan Ibu Kota Negara
Desain ibu kota negara baru (Foto: Setneg)[/caption]Dari 250 ribu hektare lokasi ibu kota baru, ada 40 ribu hektare adalah kawasan pemerintahan. Di kawasan pemerintahan aka ada area khusus ( restricted area ) seluas 6 ribu hektare. Area ini nantinya akan dipimpin oleh manajer kota.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, tidak ada pilkada di area khusus itu. Sementara proses pemindahan ibu kota negara akan dimulai pada 2021 dan pembangunan akan selesai tiga tahun kemudian.
Baca Juga :
