Wamenkumham Eddy Hiariej Datangi KPK, Klarifikasi Tuduhan Suap Rp 7 M

Wamenkumham Eddy Omar Sharif Hiariej tiba di KPK.
Wamenkumham Eddy Omar Sharif Hiariej tiba di KPK. (Foto : Istimewa)

Antv –Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Edward omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej mendatangi KPK untuk memberikan klarifikasi terkait tudingan dugaan gratifikasi sebesar Rp 7 miliar pada Senin, 20 Maret 2023. Eddy Hiariej sendiri mendatangi Gedung Merah Putih KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 12: 54 WIB.

“Saya mau klarifikasi di KPK, tunggu sebentar ya, terima kasih," kata Eddy, Senin.

Eddy Hiariej datang ke KPK bersama asisten pribadinya atau asprinya yakni Yogi Arie Rukmana dan Yoshi Andika Mulyadi.

Eddy datang ke KPK menggunakan kemeja putih dan tampak santai. Eddy sendiri dijadwalkan bertemu dengan Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK yaitu Tomi Murtomo.

Sebelumnya diwartakan Viva.co.id, Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso melaporkan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej ke KPK terkait dengan adanya dugaan korupsi dan gratifikasi.

Laporan tersebut dilayangkan Sugeng pada Selasa 14 Maret 2023 ke gedung merah putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Saya datang hari ini untuk membuat pengaduan ke Dumas terkait dugaan tipikor berpotensi dugaannya bisa saja pemerasan dalam jabatan bisa juga gratifikasi atau yang lain," ujar Sugeng di gedung merah putih KPK, Selasa 14 Maret 2023.

"Terlapor itu saya menyebutkan penyelenggara negara dengan status wamen (wakil menteri). Wamen saya sebut dengan inisial EOSH," lanjutnya.

Kemudian, Sugeng menjelaskan bahwa saat ini masih tidak ingin menjelaskan secara rinci terkait dengan instansinya. Pasalnya, laporan tersebut masih hendak diberikan kepada KPK. Namun Sugeng menyebut ada uang sekitar Rp 7 miliar yang diduga diterima orang dekat Eddy Hiariej.

Selanjutnya, kata Sugeng, uang itu diduga diberikan kepada Eddy terkait dengan konsultasi hukum dan permintaan pengesahan status badan hukum. Pemberian uang dilakukan sepanjang April sampai Oktober 2022.

"Ini terkait adanya aliran dana sekitar Rp 7 miliar yang diterima melalui dua orang yang diakui oleh EOSH tersebut sebagai asprinya. Diterima melalui asprinya dalam kaitan dugaan saya adalah jabatan walaupun peristiwa tersebut terkait dengan permintaan bantuan seorang warga negara kepada Wamen EOSH. Saya katakan ada aliran dana Rp 7 miliar," kata dia.