Antv – Unjukrasa digelar oleh ribuan guru-guru honorer dari jenjang pendidikan sekolah dasar, hingga sekolah menengah pertama yang ada di kabupaten Indramayu, Jawa Barat.
1.899 guru yang berasal dari sejumlah lembaga pendidikan ini, meminta pemerintah untuk serius mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh ribuan guru honorer, beberapa di antaranya bahkan menangis sembari berorasi memikirkan nasib mereka.
Kendati sudah lulus passing grade (PG) tahun 2021 seleksi pegawai dengan perjanjian kerja (PPPK). akan tetapi nasib mereka tetap tidak mendapat kepastian.
Total ada sebanyak 1.899 guru yang lulus pg di kabupaten Indramayu. namun, pemerintah daerah justru hanya memfasilitasi 280 orang guru untuk masuk dalam formasi PPPK.kondisi tersebut yang membuat para guru geram dan melakukan aksi unjuk rasa hari di depan pendopo Indramayu.
Ketua Forum GLPG PPPK Kabupaten Indramayu, Suharjo, mengatakan, kedatangan mereka hanya untuk menuntut hak karena telah dinyatakan lulus passing grade P1 sebagai PPPK tahun 2021. Pasalnya, dari 1.899 guru yang lulus passing grade, hanya 280 orang yang mendapat SK pengangkatan dari Pemkab Indramayu.
"Kami menuntut agar di-SK-kan, diangkat, dan digaji sesuai peraturan untuk semua guru yang lulus passing grade, tanpa kecuali," tegas Suharjo. Kamis (1/12/2022)
Suharjo menyatakan, pihaknya juga menuntut agar tidak ada pemisahan atau mendahulukan guru negeri dan swasta, di antara 1.899 guru yang lulus passing grade sesuai data Panselnas tersebut. Suharjo meminta agar Pemkab Indramayu menuntaskan pengangkatan 1.899 orang guru honorer hingga akhir 2022. Dia meminta agar tidak dibuka formasi baru untuk umum, sebelum formasi P1 dituntaskan di tahun 2022 ini. Suharjo pun menyesalkan sikap Pemkab Indramayu, yang tidak mengangkat semua guru honorer yang telah lulus passing grade P1 PPPK. Padahal, saat ini Kabupaten Indramayu membutuhkan sekitar 10.604 guru, baik tingkat SD maupun SMP.
"Kabupaten Indramayu ini bukan cuma krisis guru, tapi darurat guru. Tapi kenapa yang diangkat cuma 280 orang? Sedangkan kami masih banyak dan siap memajukan pendidikan di Kabupaten Indramayu," cetus Suharjo.
Suharjo menambahkan, para guru honorer yang lulus passing grade P1 PPPK tahun 2021 rata-rata memiliki masa kerja antara tujuh sampai 25 tahun. Mereka selama ini tulus mengabdi, meski dengan penghasilan yang minim. Bahkan, ada yang hanya Rp 175 ribu per bulan. Suharjo mengatakan, jika upaya demo kali ini tak mendapat tanggapan dari bupati, mereka akan ke Jakarta. Meski demikian, mereka tidak akan mogok mengajar.
"Kami adalah guru. Kami tidak akan mengorbankan anak didik kami," tegas Suharjo.
Suharjo menambahkan, saat kampanye tahun 2020, Bupati Nina Agustina yang saat itu masih sebagai calon bupati, telah berjanji akan memberikan tunjangan kepada guru honorer sebesar Rp 1,5 juta per bulan. Namun setelah menjadi bupati, janji tersebut belum direalisasikan.
"Kami di sini salah satunya untuk menagih janji itu,'' cetus Suharjo.
Selama ini, guru honorer hanya bergantung pada honor yang diberikan pihak sekolah, dengan besaran yang variatif antara 100 ribu rupiah, hingga 300 ribu rupiah setiap bulannya.
Sementara itu, salah seorang guru, Darta Abdul Rouf, mengungkapkan, pemerintah daerah semestinya memperhatikan nasib para guru honorer. Apalagi, mereka telah dinyatakan lulus passing grade P1 PPPK.
"Kami kan sudah lulus passing grade, dari Pusat. Harusnya di daerah tinggal penempatannya saja,"keluh Darta, guru di SDN Cibereng 2 Terisi itu.
Darta menceritakan, sudah mengajar selama 15 tahun. Selama dua tahun pertama perjalanannya sebagai guru, statusnya hanya sukwan dan tidak digaji sepeser pun. Dua tahun berikutnya, Darta menjadi honorer dan memperoleh honor sebesar Rp 100 ribu per bulan. Selang dua tahun kemudian, honornya naik menjadi Rp 200 ribu per bulan.
"Sekarang honor saya Rp 300 ribu per bulan. Dari warung itulah saya menghidupi keluarga," tandas ayah dari tiga anak tersebut.
Ribuan guru honorer mengancam jika tuntutanya tidak di penuhi akan mengerahkan massa yang lebih besar untuk melkukan aksi serupa.
