Antv – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jakarta menggelar Forum Group Diskusi (FGD) dengan tema “Mencari Figur Ideal Pj Gubernur DKI Jakarta” Rabu (28/09/2022), di Gedung DPD Golkar Provinsi DKI Jakarta, jalan Pegangsaan Jakarta Pusat.
Beberapa pakar berpendapat bahwa Pj Gubernur DKI Jakarta idealnya ialah sosok yang netral, adil, dan tepat serta mampu mengharmonisasikan situasi sosial, budaya, dan politik di masyarakat yang sudah terpolarisasi.
Mantan Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri Soni Sumarsono yang menjadi salah satu narasumber mengatakan, dua kriteria yang harus dimiliki penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.
Soni Sumarsono mengatakan, kriteria pertama, Pj Gubernur DKI harus pimpinan tinggi madya.
"Pertama, administratif itu dia harus eselon satu atau pejabat madya, pimpinan tinggi madya," kata Sumarsono dalam Forum Group Diskusi (FGD) dengan tema “Mencari Figur Ideal Pj Gubernur DKI Jakarta” Rabu (28/09/2022).
Menurut Sumarsono, seorang Pj Gubernur harus menguasai teknis kompetensi pemerintahan untuk mengurus pemerintahan di DKI Jakarta.
"Dia (Pj) harus menguasai teknis kompetensi pemerintahan dalam menyelenggarakan semua 32 urusan pemerintahan di DKI Jakarta. Oleh karena itu, semua harus menguasai ini," ujar dia.
Tidak hanya itu, Sumarsono juga menyebut Pj Gubernur perlu menguasai teknik pengendalian konflik sehingga dapat menciptakan kepemimpinan yang interaktif dan komunikatif.
"Dari segi teknis juga teknis pengendalian konflik. Artinya, dalam konteks kepemimpinan mampu membuat keputusan kompetensi kepemimpinannya yang interaktif, komunikatif, (pemerintahan) yang mampu merangkul," ungkapnya.
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus merangkul DPRD DKI. Hal itu penting untuk menjalankan pemerintahan.
"Itulah namanya kepemimpinan seorang Pj Gub, dia birokrat menduduki kursi jabatan politik, maka pengetahuan mengenai konstelasi politik dan gaya manajemen merangkul dewan itu menjadi penting," paparnya.
"Kalau dewan itu menurut saya, sebagai Plt Gubernur dulu, itu tak anggap kayak istri saya di kantor, jadi suami istri hubungannya itu (Pj Gubernur dengan DPRD). Jadi ke depan, Pj hari pertama harus sudah merangkul dewan," lanjut dia.
Melihat kriteria itu, sosok Dirjen Polpum Kemendagri, Bahtiar, yang lebih ideal karena memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti yang telah ditentukan.
DKI Jakarta memang memerlukan figur baru pemimpin daerah DKI Jakarta yang netral atau tidak terpolarisasi dalam istilah “kubu-kubuan”.
Hal tersebut disampaikan terkait beberapa isu yang beredar luar bahwa dua kandidat lainnya masih terkesan “menempel” dengan imej ‘titipan istana’ dan ‘orangnya Anies Baswedan’.
Sementara, DKI Jakarta membutuhkan figur yang mampu mengharmonisasikan kepentingan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah, atau istilahnya mampu berdiri dengan ‘dua kaki’ di posisi yang netal dan mampu mengakomodasi berbagai kepentingan kebangsaan.
Dalam acara Forum Group Diskusi (FGD) dengan tema “Mencari Figur Ideal Pj Gubernur DKI Jakarta” juga dihadiri oleh banyak parpol dari lintas parlemen DKI Jakarta maupun parpol di luar parlemen.
Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta secara resmi telah mengusulkan tiga nama dan ketiga nama iti sudah diajukan ke Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Heru Budi Hartono, Kepala Sekretariat Presiden, Marullah Matali, Sekda DKI Jakarta dan Bahtiar, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kemendagri.
