Menterian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen untuk melanjutkan kolaborasi dengan lembaga terkait dalam penyaluran pembiayaan dan pendampingan.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Kementerian Investasi terus mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini seiring dengan upaya pemerintah menciptakan ekonomi kerakyatan dengan rantai pasok yang berkelanjutan.
"Ini sesuai dengan instruksi bapak Presiden yang dimana bapak Presiden selalu menekankan, bahwa basis daripada pertumbuhan ekonomi kita adalah ekonomi kerakyatan," ujarnya.
Menurut Menteri BUMN Erick Thohir saat menghadiri acara Pemberian NIB kepada 550 pelaku UMK di Surakarta, Rabu (6/7/2022).
“Tentunya tugas antar kementerian tidak saling tumpang tindih. Kami di Kementerian BUMN fokus di pembiayaan dan pendampingan, jika memungkinkan kami juga berusaha membuka pasar untuk pelaku usaha,” jelasnya Erick.
Dengan hadirnya kemudahan mendaftar Nomor Izin Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) berbasis risiko, Menteri BUMN Erick Thohir yakin UMKM akan mudah mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Selain itu, BUMN dibidang perbankan juga mudah menyalurkan pembiayaan.
Erick Thohir memastikan OSS berbasis risiko yang berada di bawah Kementerian Investasi bakal mempermudah pengusaha dalam mengurus NIB (Nomor Induk Berusaha). Untuk itu, ia memastikan selalu mendukung kemudahan itu.
“Kita ingin dorong dan ini sebagai pembuktian bahwa negara ini bukan karena didasari dengan pembangunan kapitalis, tetapi ini justru yang dibangun sejak Bapak Sukarno sampai sekarang berkelanjutan kepada Bapak Jokowi untuk memastikan bahwa UMKM dijadikan sebagai pondasi ekonomi kita,” ungkap Erick.
Erick menjelaskan keberpihakan pemerintah kepada UMKM terus diprioritaskan. Ia merasa salah satu persoalan yang dihadapi UMKM adalah pembiayaan.
Seiring dengan hal tersebut, pemerintah juga meningkatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk pembiayaan UMKM menjadi Rp338 triliun. Jumlah tersebut naik dibandingkan KUR pada 2021 sebesar Rp260 triliun.
“Oleh karena itu Kementerian Investasi, BUMN, dan Kementerian UKM kita berkolaborasi melakukan kemudahan tidak hanya mendapatkan izin tetapi juga mendapatkan pembiayaan,” tutur Erick.
Ke depannya, pemerintah menargetkan pembiayaan perbankan untuk sektor UMKM mencapai 30 persen pada tahun 2024. Selanjutnya, Erick mengatakan seluruh pembiayaan perbankan UMKM harus mencapai 50 persen.
