bahwa dia telah ditugaskan oleh junta untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa para jenderal Myanmar ingin bergerak lebih dekat ke negara-negara Barat dan menjauh dari Tiongkok.Dia juga mengatakan, para jenderal Myanmar itu ingin memukimkan kembali warga Muslim Rohingya yang melarikan diri dari serangan militer pada 2017, di mana PBB menuduh para jenderal yang sama terlibat dalam aksi genosida."Sangat tidak masuk akal bahwa dia bisa meyakinkan Amerika Serikat tentang narasi yang dia usulkan," kata John Sifton, direktur advokasi Asia di Human Rights Watch.Dokumen lain yang diserahkan oleh Ben-Menashe menunjukkan bahwa perjanjian telah disepakati dengan menteri pertahanan yang ditunjuk junta Jenderal Mya Tun Oo, dan bahwa pemerintah junta akan membayar perusahaan Dickens & Madson Canada sebesar dua juta dolar AS.Mya Tun Oo dan jenderal tinggi lainnya telah diberi sanksi oleh Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada, sehingga dokumen itu menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan "jika diizinkan secara hukum".Sejumlah pengacara mengatakan kepada Reuters bahwa Ben-Menashe bisa jadi melanggar aturan sanksi terhadap Myanmar."Sepanjang dia memberikan layanan kepada pihak-pihak yang terkena sanksi dari Amerika Serikat tanpa izin, itu akan tampak sebagai pelanggaran hukum AS," kata Peter Kucik, mantan penasihat senior tentang sanksi di Departemen Keuangan AS.Departemen Keuangan AS menolak berkomentar perihal tersebut.Ben-Menashe mengatakan kepada Reuters bahwa dia telah menerima nasihat hukum bahwa dia akan membutuhkan lisensi dari Kantor Pengawasan Aset Asing (OFAC) Departemen Keuangan AS dan pemerintah Kanada untuk menerima pembayaran tersebut. Akan tetapi, dia mengatakan tidak akan melanggar hukum dalam upaya lobi mewakili junta."Ada masalah teknis di sini, tetapi kami akan menyerahkannya kepada pengacara dan OFAC untuk menanganinya," katanya, seraya menambahkan bahwa pengacaranya telah menghubungi pejabat Departemen Keuangan AS.Lebih dari 60 pengunjuk rasa telah tewas dan 1.900 orang telah ditangkap sejak 1 Februari ketika para jenderal Myanmar merebut kekuasaan dan menahan para pemimpin sipil termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.
Reuters
Baca Juga :
