Utusan Myanmar untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York berjanji untuk terus melawan, setelah
junta militer
memecatnya karena mendesak negara-negara menggunakan "segala cara yang diperlukan" untuk membalikkan kudeta 1 Februari yang menggulingkan pemimpin terpilih negara itu Aung San Suu Kyi. "Saya memutuskan untuk melawan selama saya bisa," kata Kyaw Moe Tun kepada Reuters , Sabtu (27/2).Televisi pemerintah Myanmar mengumumkan pada hari Sabtu bahwa Kyaw Moe Tun telah dipecat oleh junta militer karena mengkhianati negara.Namun, Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak secara resmi mengakui junta sebagai pemerintah baru Myanmar karena belum menerima pemberitahuan resmi tentang perubahan apa pun, kata seorang pejabat PBB, yang berbicara tanpa menyebut nama, sehingga Kyaw Moe Tun tetap menjadi duta besar Myanmar untuk saat ini."Kami belum menerima komunikasi apapun mengenai perubahan representasi Myanmar di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.Utusan khusus Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk Myanmar, Christine Schraner Burgener, memperingatkan 193 anggota Majelis Umum PBB pada hari Jumat bahwa tidak ada negara yang harus mengakui atau melegitimasi junta Myanmar.Jika junta Myanmar, yang dipimpin oleh Jenderal Min Aung Hlaing, mencoba untuk mendapatkan pengakuan internasional dengan memasang utusan baru PBB, hal itu dapat memicu pertarungan di badan dunia yang dapat berujung dengan pemungutan suara di Majelis Umum.PBB sebelumnya harus menangani klaim yang bersaing untuk perwakilan di badan dunia itu.Pada September 2011, Majelis Umum menyetujui permintaan Libya untuk mengakreditasi utusan pemerintah sementara negara itu. Langkah itu dilakukan setelah Amerika Serikat, Rusia, China, dan negara-negara Eropa semuanya mengakui otoritas baru.Kyaw Moe Tun mengatakan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Jumat bahwa dia berbicara untuk pemerintah Suu Kyi dan meminta bantuan untuk membatalkan "kudeta militer ilegal dan inkonstitusional."Anggota parlemen terpilih yang digulingkan dalam kudeta telah membentuk komite dan Kyaw Moe Tun mengatakan itu adalah "pemerintah Myanmar yang sah dan dipilih dengan semestinya dan harus diakui oleh komunitas internasional seperti itu."Guterres telah berjanji untuk memobilisasi tekanan internasional "untuk memastikan kudeta ini gagal". Dewan Keamanan telah menyuarakan keprihatinan atas keadaan darurat tersebut, tetapi tidak mengutuk kudeta tersebut karena ditentang oleh Rusia dan China. Reuters
Baca Juga :
