KROSCEK: Akun Twitter Atas Nama FPI Pasang Foto Gibran, Sebut Maling Dana Bansos

FI (Foto : )

Muncul di media sosial akun Twitter FPI yang memasang foto Gibran dan menyebut maling bansos.

Beredar di layanan jejaring sosial berbagi pesan berbasis teks, Twitter, dari akun yang mengatasnamakan sebagai FPI atau Front Persatuan Islam @Em_Rojie pada 31 Desember 2020, memasang kolase foto, di antaranya foto Wali Kota Solo terpilih, Gibran Rakabuming Raka dan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara.

Dalam kolase di foto Juliari terdapat narasi “JANGAN LUPA SAYA MALING” dan foto Gibran sendiri diambil dari cover majalah Tempo. Pemilik akun yang turut membagikan unggahan foto ini, membuat cuitan dengan menulis: "MALING2 DANA BANSOS. Cc. @jokowi @mohmahfudmd #FPI_FrontPersatuanIslam #FPI_FrontPersatuanIslam #FPI_FrontPersatuanIslam." Postingan yang beredar. (Screenshot Twitter)[/caption] Unggahan ini ramai direspons oleh publik. Terdiri dari 10 komentar, 63 retweets dan disukai 174 akun. Lantas benarkah klaim sumber menyebut Gibran termasuk dalam maling-maling dana bansos, seperti halnya Juliari? Berikut krosceknya.

Penelusuran KROSCEK ANTVklik, terkait keterlibatan Gibran dalam korupsi bansos lewat mesin perambah Google, tidak ditemukan informasi resmi tersebut dari pemberitaan media arus utama. Jadi klaim bahwa Gibran dikaitkan dengan maling dana bantuan sosial (bansos) adalah tidak berdasar. Kroscek berikutnya ditemukan bantahan dari Gibran, setelah lewat mesin perambah Google menggunakan kata kunci “giban terkait korupsi bansos”, diperoleh beberapa hasil artikel terkait, salah satunya dari situs berita cnnindonesia, dalam laporannya berjudul “Gibran Membantah, Tantang Pembuktian Korupsi Bansos Covid” yang dimuat pada Selasa (22/12/2020).

 Dalam artikel disebutkan, putra sulung Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka membantah keras tudingan dirinya terlibat dalam tindakan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Covid-19. Bantahan itu ditegaskannya merespons informasi yang mengatakan Gibran merekomendasikan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) untuk mengerjakan pembuatan tas kain (goodie bag) bansos Covid-19 tersebut.

"Itu enggak benar itu. Saya itu tidak pernah merekomendasikan atau memerintah atau ikut campur dalam urusan bansos ini. Itu berita yang tidak benar," katanya di Banyuagung, Kecamatan Banjarsari, Solo, Senin (21/12). Lalu klarifkasi lain juga disampaikan oleh KPK, dalam hasil pencarian teratas, menggunakan kata kunci yang sama, hasil merujuk ke situs detik,com, dalam artikelnya berjudul “Gibran Dikaitkan Korupsi Bansos, Pimpinan KPK: Itu Baru Rumor.” Artikel dimuat pada Rabu (23/12/2020).

 Disebutkan dalam artikel, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut informasi tersebut merupakan rumor yang sudah diklarifikasi oleh Gibran. "Kan sudah diklarifikasi oleh yang bersangkutan sendiri, oleh Mas Gibran kan gitu," kata Alexander Marwata, saat ditemui wartawan usai menjadi pembicara dalam acara Hakordia di Gedung Putih, Kantor Bupati, Kompleks Kantor Terpadu Pemkab Boyolali, Rabu (23/12/2020).

Alex, sapaannya, mengatakan semua informasi terkait kasus korupsi bakal menjadi perhatian penyidik. Namun, pihaknya memastikan informasi tanpa disertai alat bukti tidak akan ditindaklanjuti. "Sekarang masih dalam proses penyidikan, nanti informasi apa yang berkembang di masyarakat, itu pasti akan menjadi perhatian dari penyidik.

Ya tentu nggak semua informasi, kalau misalnya hanya sebatas isu, desas-desus ngapain juga kita klarifikasi," jelas dia. "Semua berdasarkan kecukupan alat bukti, kalau penyidik misalnya mendapatkan dua alat bukti yang saling mendukung, mungkin itu akan kita kembangkan. Tapi kalau hanya katanya, katanya, katanya, nggak," sambung Alex.

Dari kroscek dan temuan referensi, dapat disimpulkan klaim bahwa Gibran termasuk dalam maling dana bantuan sosial (bansos), adalah tidak benar alias hoaks. Faktanya, sejauh ini tidak ada informasi resmi bahwa Gibran benar terlibat dalam kasus korupsi bansos. Informasi termasuk kategori misleading content atau konten yang menyesatkan.

Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.

Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.