"Ini stunting penting untuk diatasi, tapi harus tuntaskan dulu kemiskinan ekstrim, baru bisa mengubah soal stunting ini," lanjutnya.
Kemudian inflasi juga menjadi perhatian nasional. Bagaimana Pemprov Sulsel bersama seluruh Forkopimda serius melakukan operasi pasar untuk memantau 21 bahan pokok di pasar tradisional.
"Satu bulan kami lakukan operasi pasar bersama Forkopimda dan sekarang inflasi kita turun satu poin menjadi 2,33. Ternyata kuncinya adalah kekompakan, saya mau di daerah ini kita bisa lakukan bersama-sama," pungkasnya.
Ketua KPU Kepulauan Selayar, Andi Dewantara, mengatakan, sebagai penyelenggara Pemilu, pihaknya siap menghadapi Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
"Kami menyampaikan terimakasih kepada Pj Gubernur Sulsel, Bupati Kepulauan Selayar, Ketua DPRD Kepulauan Selayar, dan seluruh penyusun anggaran di Kabupaten Kepulauan Selayar," ucapnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar, Nurul Badriyah, menyampaikan, Bawaslu mempunyai tugas pengawasan, fungsi pencegahan, juga penindakan pelanggaran. Dan yang harus menjadi perhatian khusus, soal netralitas ASN dan Kepala Desa. Iapun mengucapkan terimakasih kepada Pj Gubernur Sulsel dan Bupati Kepulauan Selayar atas penandatanganan NPHD hari ini.
"Melalui forum ini bersama-sama dengan Bawaslu, untuk sama-sama berpartisipasi untuk pengawasan dalam proses Pemilu dan Pilkada Serentak 2024," lanjutnya.
Sementara, Bupati Kepulauan Selayar, Muh Basli Ali, menyampaikan, terimakasih kepada Pj Gubernur Sulsel dan seluruh rombongan yang berkenan datang di Kabupaten Selayar.
"Saya bersama anggota seluruh Forkopimda menyampaikan terimakasih setinggi-tingginya," ucapnya.
Ia mengaku, perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah provinsi, terutama terkait Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Pemerintah Selayar telah mengambil keputusan, dana hibah untuk KPU Rp25,7 miliar dan dana hibah Bawaslu Rp7,6 miliar. Sekaligus memastikan tetap menjaga keamanan dan ketertiban umum, menjaga netralitas, dalam mewujudkan Pemilu yang sehat dan damai.
